BANJARMASIN – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel didesak usut terkait dugaan korupsi di beberapa daerah.
Bahkan laporan secara tertulis disampailan pihak LSM Babak Kalsel dan Koalisi LSM Banua.
“Iya sudah kita samapikan secara tertulis, selain berorasi,” kata Ketua LSM Babak Kalsel dan Ketua Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat Kalsel, Bahruddin kepada awak media, Kamis (2/11/2023).
Dikatakan, meminta Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah (HST) untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas rekomendasi DPRD atas laporan Panitia Khusus (PANSUS) Dinas Kesehatan Dan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 11 Oktober 2023.
“Dimana diduga adanya Tindak Pidana Korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah HST, ” katanya.
Lainnya meminta pula pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam proses penyidikan pembangunan gedung balai besar BPOM Banjarmasin agar bisa tuntas.
Dan lainnya, Kejaksaan Negeri Banjar dalam proses penyelidikan retaknya bangunan Puskesmas Martapura 2 dan penyidikan penggunaan yang Rp1,8 Miliar di MAN 4 BANJAR
Terakhir, Kejaksaan Negeri Tabalong dallam proses penyidikan pembangunan Rumah Sakit Kalua. (*/KPO-2)
