BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
BPJAMSOSTEK Banjarmasin yang termasuk dalam Tim Penjurian (TIM 9) Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) melakukan wawancara terhadap Pemerintah Daerah (Pemda), perusahaan dan badan usaha yang lolos sebagai nominasi penerima penghargaan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), di ruang pertemuan Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu ( 7/02/2024).
Tim 9 PARITRANA AWARD di daerah diketuai oleh Sekda Provinsi Kalsel, sekretaris dari Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Banjarmasin dan 7 anggota lain yang terdiri dari Kepala Disnaskertrans, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/buruh, ahli jaminan sosial, ahli ekonomi, ahli hukum dan ahli kebijakan publik.
Hadir dalam kegiatan sebagai TIM 9, Kepala BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Murniati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Muzallifah, dan unsur pengusaha serta pekerja dari pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel, M. Iderus, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Mesdi, serta para ahli yaitu Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Saprudin, S.H., LLM dan Ahli Ekonomi dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Dr. H. Atma Hayat, Ak. M.Si., CA.
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pemberian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) Tahun 2023 yang akan diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota, perusahaan skala besar setiap sektor, perusahaan skala menengah, sektor layanan publik dan usaha kecil mikro di Kalsel.
Dari 18 nominator di tingkat Provinsi Kalsel, hadir dan dilakukan wawancara kepada 15 nominator dari pemerintah daerah serta perusahaan dan badan usaha.
Salah satu nominator, yakni Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dihadiri Pj Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman, memaparkan tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.
“Nominator dibagi menjadi 6 sektor, yaitu Pemerintah Daerah Terbaik yang pada hari ini masuk ke dalam nominasi adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Balangan,” ucap Murniati.
Murniati menjelaskan, selain Sektor Pemerintah Daerah, ada pula nominator dari Sektor Keuangan Perdagangan dan Jasa, Sektor Manufaktur Pertambangan dan Migas, Kategori Usaha Sektor Layanan Publik, Kategori Perusahaan Sekala Menengah dan yang terakhir adalah Sektor Pertanian Peternakan Perkebunan dan Perikanan.
“Kami TIM 9 mewawancarai dan mengkonfirmasi seputar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah berjalan di masing-masing nominator, seperti bagaimana pelaksanaan program, penggunaan JMO hingga keterlibatan CSR dari masing-masing nominator untuk melindungi pekerja rentan dan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di masyarakat,” tambah Murniati
Lebih Lanjut Murniati menerangkan, nominator terbaik tingkat provinsi nantinya akan mengikuti penjurian lagi di tingkat Regional Kalimantan dan selanjutnya, yang terbaik di tingkat regional akan mengikuti penjurian tingkat nasional.
“Nantinya pemberian PARITRANA AWARD merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan serta pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Murniati.
Pihaknya, sambung Murniati, sangat berharap ada perwakilan dari Provinsi Kalsel yang masuk menjadi nominator tingkat nasional, bahkan menjadi juara di PARITRANA AWARD 2023 ini.
“Tapi, tidak hanya sebatas menjadi nominator atau juara saja, namun bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat melindungi masyarakat pekerja secara menyeluruh dan kontinyu berkelanjutan, baik melalui kesadaran dan dukungan pemerintah daerah dan perusahaan serta pemberi kerja,” tutup Murniati.
Sementara itu, Pj Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu nominator PARITRANA AWARD 2023 ini.
“Kami melaksanakan kegiatan penilaian dari Tim PARITRANA AWARD tahun 2023. Paparan-paparan sudah kami sampaikan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari tim penilai,” ungkap Syamsir.
Menurutnya, semua tidak lain tujuannya adalah bagaimana capaian jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sebanyak apa kepada pekerja.
“Dan Tanah Laut dalam waktu singkat sudah sebanyak 23.000 jaminan yang kita berikan,” tukasnya.
Namun, kata Syamsir, masih ada lagi sedikit yang belum pihaknya daftarkan, dan hal tersebut akan dipercepat melalui kebijakan dengan menggunakan dana APBD.
“Memang ada yang bertanya, kalau kita menggunakan jaminan untuk tenaga kerja yang rentan maupun yang biasa, baik di sektor pertanian, kemudian sektor lainnya, akan membebani APBD. Saya rasa tidak, karena APBD berasal dari uang rakyat. Jika uang rakyat sedikit saja kita berikan, untuk rakyat memperoleh jaminan itu, tentu akan memberikan harapan bagi mereka ketika mereka mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.
Syamsir juga menjelaskan, sebanyak 23.000 jaminan sosial ketenagakerjaan akan ditandatanganinya hari ini juga, dan akan ditambah untuk jaminan berikutnya.
“Agar nanti Tanah Laut para pekerjanya tidak hanya yang di tingkat lapangan tapi juga di perusahaan-perusahaan. Dan akan saya kumpulkan para pengusaha kita gunakan CSR untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih banyak,” tukasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, menambahkan, dengan adanya PARITRANA AWARD ini, apalagi ada nominasi dan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satunya, menjadi wujud kebijakan pemimpin yang berpihak kepada masyarakat, terutama para pekerja rentan.
“Kami sangat mengapresiasi, dan terima kasih terhadap dukungan Pj Bupati Tanah Laut. Mudah-mudahan ini semakin baik lagi ke depannya,” imbuh Irfan. (Opq/KPO-1)
