JAKARTA, Kalimantanpost.com – Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggelar rapat secara tertutup dengan pihak travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kompleks Parlemen , Jakarta, Senin (2/9/2024), agar mendorong keterbukaan saksi dalam memberikan keterangan.
Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan kedudukan para saksi yang didatangkan travel haji khusus sejatinya memiliki isu relasi kuasa dalam konteks penyelenggaraan haji khusus.
“Rapat secara tertutup agar secara psikis para saksi merasa nyaman, sehingga bisa menyampaikan keterangan secara lugas dan apa adanya,” kata Wisnu saat dihubungi.
Mereka menurutnya bukan merupakan pembuat kebijakan tetapi pelaksana kebijakan. Menurutnya posisi mereka cukup penting sebagai saksi kunci yang diduga turut terdampak akibat dari kebijakan pengalihan kuota haji tambahan ini.
“Keterangan dari mereka sangat penting untuk mengonfirmasi sejumlah dokumen dan keterangan yang sudah diberikan oleh para saksi terdahulu khususnya saksi dari unsur Kemenag,” kata dia.
Selain itu, menurutnya rapat digelar tertutup, karena diduga ada tekanan kepada para saksi yang dikhawatirkan akan berdampak pada kelanjutan proses penyelidikan. Menurutnya tekanan-tekanan terhadap saksi itu muncul selama dua pekan terakhir.
“Bahkan, tidak menutup kemungkinan dengan kondisi itu, para saksi jadi lebih leluasa menyebutkan siapa saja pihak yang ikut bermain dalam penyalahgunaan kuota haji tambahan ini dari kacamata mereka selaku pelaksana kebijakan,” katanya.
Sejauh ini, menurutnya sudah hadir empat saksi dari pihak travel atau PIHK. Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Haji yang menghadirkan para saksi itu dijadwalkan digelar hingga pukul 19.00 WIB. (Ant/KPO-3)
foto
– Arsip foto – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji Nusron Wahid (kiri) dan Wakil Ketua Pansus Marwan Dasopang (kanan) memimpin Rapat Pansus Angket Haji yang menghadirkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, di Ruang Badan Anggaran DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Kalimantanpost.com/Antara)
