Tanjung, Kalimantanpost.com – Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), terutama keinginan berada di kategori utama, perlu sinergi seluruh stakeholder, meskipun Kabupaten Tabalong saat ini berada predikat kategori Nindya selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2015 hingga 2017.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah ST MT, saat memberikan arahan di acara Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Desa dan Kelurahan, di Gedung Informasi Pembangunan Tabalong, belum lama tadi.
Menurut Pj. Bupati Tabalong, proses terpenting dalam pengembangan KLA itu sendiri terletak pada koordinasi seluruh stakeholder yang ada di daerah. “Berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dari bulan Februari hingga Juni 2024, Tabalong memiliki nilai bobot sebesar 995,25 dan menjadi peringkat pertama di Kalimantan Selatan (Kalsel),” ujarnya.
“Maka dari itu, perlu sinergi seluruh stakeholder untuk mewujudkan peningkatan KLA menjadi kategori Utama, di mana sebelumnya kita telah mendapat predikat kategori Nindya selama tiga tahun berturut-turut yakni pada 2015 hingga 2017,” sebut Hamida.
Terkait hal itu, selaku pimpinan daerah ia berharap kegiatan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholders yang selama ini sudah dibangun dapat berjalan dengan lancar, agar lebih memantapkan Tabalong sebagai KLA. “Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang, mereka adalah generasi pemimpin Tabalong selanjutnya yang dapat menjadi modal untuk pembangunan Kabupaten ini,” demikian pungkas Pj. Bupati Tabalong.
Di kesempatan tersebut, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tabalong Selviati mengatakan kegiatan ini akan berlangsung selama 1 hari. “Kegiatan ini melibatkan narasumber dari pihak DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Gugus Tugas KLA dan DP3AP2KB Tabalong,” ujarnya.
“Sedangkan pesertanya sendiri berasal dari Tim Gugus Tugas KLA yang ada pada Desa dan Kelurahan di Tabalong,” ungkap Selvi.
Di kesempatan itu, ia juga mengatakan kegiatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
“Kegiatan ini juga sebagai evaluasi agar Tabalong dapat menjadi KLA dengan lebih menguatkan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar terintegrasi, menyeluruh hingga berkelanjutan khusus,” demikian pungkas Selviati. (ros/K-6)
