Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Martapura

Pemkab Banjar Bentuk Tim Pembina Posyandu

×

Pemkab Banjar Bentuk Tim Pembina Posyandu

Sebarkan artikel ini
Hal 4 2 Klm Martapura Pembina posyandu
PEMBINA POSYANDU - Pemkab Banjar menggelar rapat pembentukan Tim Pembina Posyandu. (KP/Wawan)

Martapura, Kalimantanpost.com – Sesuai Permendagri 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Permendagri 13/2004 tentang Posyandu, Pemkab Banjar menggelar rapat pembentukan Tim Pembina Posyandu, di Aula Barakat Martapura, Senin (17/02/2025).

Kegiatan dibuka Bupati diwakili Asisten Bidang Perekenomian dan Pembangunan Ikhwansyah. Selain membahas persiapan rakor, juga sekaligus identifikasi pilot project posyandu di 6 SPM Kabupaten Banjar.

Baca Koran

Ikhwansyah mengatakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) posyandu mencakup enam bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum/perlindungan masyarakat dan sosial.

“Agenda hari ini, pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar. Alhamdulillah draft SK telah dibuat untuk dibahas bersama pada rapat tersebut,’’ tandasnya.

“Draft segera dituntaskan, karena harus sudah ditetapkan saat rakoor posyandu mendatang yang juga akan dihadiri Staf Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ikwansyah menambahkan, seluruh SKPD dilibatkan di rapat ini yang mencakup 6 SPM posyandu dengan pembagian tugas disesuaikan dinas masing-masing.

Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Farida Ariyati mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, setiap daerah harus membuat SK. Jika Kabupaten, ada SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten.

Dalam hal ini terbagi SKPD yang mengampu 6 SPM, juga melibatkan BPKPAD terkait anggaran dan Kominfo untuk penyebarluasan informasi serta kesekretariatan melibatkan PKK.

“Rencananya 22 Februari nanti dilaksanakan rakor posyandu kabupaten, melibatkan pambakal dan lurah, juga tim pembina PMD Provinsi dan tenaga ahli pendamping desa,” jelas Farida.

Terkait locus pilot project, lanjutnya, masih belum final dan akan membuat telaahan staf. Sementara untuk acuan, adalah lokasi stunting dan desa-desa yang tingkat kemiskinannya tinggi.

“Kemudian ditentukan pilihan mana dari semua itu yang dilakukan intervensi dari 6 SPM di lokasi untuk dijadikan pilot project,’’ tandasnya. (Wan/K-3)

Baca Juga :  Saidi Mansyur-Said Idrus Resmi Dilantik Presiden Prabowo
Iklan
Iklan