BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga pemerintah, dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran.
Namun, kebijakan yang cukup berdampak pada infrastruktur ini mendapat tanggapan dari Komisi III DPRD Kalsel saat rapat bersama Dinas PUPR bidang Cipta Karya pada senin (03/03/2025).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Apt Mustakimah, S. Farm, M. S.I, yang hadir di sela rapat, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung upaya efisiensi anggaran, namun tetap berharap agar program normalisasi sungai tidak terhambat, mengingat dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani di daerah terdampak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi III, H. M. Rosehan NB, S.H., juga menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran guna mempercepat penanggulangan normalisasi sungai di wilayah terdampak banjir.
“Kami berharap lebih banyak lagi anggarannya agar mempercepat penanggulangan normalisasi sungai di beberapa daerah yang terdampak banjir. Agar warga tidak lagi mengeluh karena banjir. Kami tidak berjanji, tapi kami optimis mencari solusi supaya peningkatan normalisasi, khususnya di daerah Tanah Laut dan Hulu Sungai,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan pengalihan anggaran yang tidak terpakai agar bisa mendukung program tersebut.
“Pada rapat berikutnya, kami terus mencari solusi terbaik agar anggaran yang tidak terpakai bisa diambil alih. Sehingga pada saat pelaksanaan, tidak bersinggungan dengan yang lain,” tutupnya.(nau/KPO-1)
