PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H Edy Pratowo menegaskan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas, mengingat hal ini menjadi persoalan serius sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing di Indonesia, termasuk Kalteng.
“Stunting pun menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Edy Pratowo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng 2025, di Bapperida Kalteng, Senin (14/4/2025).
Hal itu dengan menyelaraskan program pemerintah daerah kabupaten/kota se Kalteng dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting.
Dikatakan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting Kalteng mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, dari 26,9 persen pada 2022 turun menjadi 23,5 persen di 2023.
“Sedangkan target pada 2025 ini sebesar 20,6 persen,” tambahnya.
Untuk mencapai target penurunan angka stunting Kalteng tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya mendorong dan menguatkan konvergensi antar program lintas sektoral dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan secara bersama-sama dengan sasaran kelompok prioritas untuk mencegah terjadinya kasus stunting.
“Stunting memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, bukan hanya pada anak itu sendiri, namun juga bagi keluarga dan kelangsungan pembangunan daerah di masa mendatang,” tuturnya.
Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat memperoleh peningkatan yang signifikan atas penurunan stunting pada 2024.
“Melalui diskusi terarah, diharapkan kita mendapatkan komitmen dan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan stunting. Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Bapeerida Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Lalu penyelarasan target kinerja dan target pencapaian layanan intervensi PPPS dengan memastikan masuk dalam dokumen RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD serta APBD Provinsi, Kabupaten/Kota; mendeklarasikan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi.
Rapat juga dihadiri Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Bupati/Pj Bupati dan Wali Kota, Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Kalteng, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, kepala instansi vertikal, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh TPPS provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng.
Secara virtual, hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (drt/KPO-4)
