Kuala Kapuas, Kalimantanpost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ardiansah, mendorong kepada para pejabat baru yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, jujur, dan amanah sesuai dengan peran mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik,” kata Ardiansah di Kuala Kapuas, Rabu.
Hal itu disampaikan oleh politisi dari Partai Golongan karya (Golkar) ini, setelah Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, melantik ratusan pejabat di lingkup Pemkab Kapuas, bertempat di rumah jabatan Bupati Kapuas.
Menurut Ardiansah, pelantikan pejabat struktural dan fungsional merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Ia menekankan bahwa mutasi dan promosi jabatan hendaknya dimaknai sebagai bentuk kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan dan integritas para ASN yang dilantik.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menyukseskan program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan loyalitas, dedikasi, dan integritas tinggi dalam melayani masyarakat.
Selain itu, wakil rakyat yang kembali terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) Kapuas III meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang dan Pasak Talawang ini, juga mendorong agar pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja barunya, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif.
“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam memajukan Kabupaten Kapuas. Untuk itu, marilah kita saling bersinergi dan berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ajaknya.
Dengan dorongan tersebut, tambahnya, diharapkan para pejabat baru dapat memberikan kontribusi nyata dan positif bagi kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. (Iw/k-10)
