BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Dalam rangka mendukung gelaran Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan bersama Tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda) melaksanakan kegiatan pendampingan aktualisasi peserta PJA bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan Guntur Ferry Fahrar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin R. S. dan Dana Hanura, Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Maman S., serta Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa Husairi, serta para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.
Sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Desa dan Lurah diundang sebagai peserta kegiatan, yang berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat menyelesaikan tahapan aktualisasi dan melengkapi data dukung melalui aplikasi pja.go.id.
“Kita berharap seluruh peserta dapat lolos dalam gelaran PJA tahun ini. Lengkapi seluruh data dukung aktualisasi pada aplikasi pja.go.id. Jika terdapat kendala, harap segera dikomunikasikan untuk dibahas dan diselesaikan. Setelah itu, data dapat segera diunggah,” ujar Guntur.
Senada dengan hal tersebut, Anton Edward Wardhana turut menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta.
“Kami mengapresiasi semangat para Kepala Desa dan Lurah yang tengah berjuang dalam ajang PJA 2025. Manfaatkan waktu yang tersisa hingga 11 Juli untuk melengkapi seluruh data dukung agar meraih nilai maksimal. Kehadiran Kades dan Lurah sebagai peserta mencerminkan peran aktif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” ungkap Anton.
Selama kegiatan berlangsung, masing-masing peserta dipanggil secara bergantian untuk mendapatkan arahan dan bimbingan terkait penyusunan pelaporan aktualisasi. Pendampingan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta menghadapi seleksi nasional dan memastikan kelengkapan data yang dilaporkan kepada Panselda Provinsi. Adapun poin-poin laporan yang diperiksa mencakup:
- Pelaporan ketersediaan sarana dan prasarana Posbakum;
- Pelaksanaan sosialisasi Posbakum;
- Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi;
- SK Kadarkum, SK Posbakum, dan tagging Google Map Posbakum;
- Pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Kegiatan berlangsung lancar dalam suasana kolaboratif antar instansi. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program Unit Eselon I, termasuk gelaran Peacemaker Justice Award Tahun 2025. (KPO-1)
