Banjarmasin, KP – Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nukhalis Anshari bersama dua rekannya, Emi Lasari dan Dicky Eka Putra, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik satu keluarga berkebutuhan khusus di Jalan Pelipisan, Komplek Citra Bangun Persada RT 11 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Jumat (25/7/2025).
Peninjauan ini turut melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta perwakilan Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat atas laporan warga yang disampaikan melalui pesan WhatsApp terkait kondisi rumah yang dinilai sangat memprihatinkan.
“Ini bukan sekadar kunjungan. Kami datang untuk mencari solusi konkret. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah daerah dan perwakilan rakyat,” tegas Nukhalis, anggota Komisi II DPRD Banjarbaru.
Diketahui, rumah tersebut dihuni lima orang bersaudara, empat di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi, bahkan salah satu dari mereka sempat harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang menurun.
Bangunan rumah tampak reyot, berdinding kayu lapuk, berlantai tanah, minim pencahayaan, serta tidak memiliki ventilasi yang layak. Menyikapi hal tersebut, DPRD mendorong agar hunian tersebut segera diusulkan dalam program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) melalui perubahan anggaran tahun 2025 atau lebih cepat lewat mekanisme revisi anggaran.
Tak hanya soal perbaikan rumah, Dinas Sosial juga diminta segera melakukan verifikasi data dan membuka akses layanan sosial komprehensif seperti bantuan penyandang disabilitas, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan ekonomi keluarga.
“Kita butuh pendekatan lintas sektor karena masalah seperti ini tidak bisa ditangani oleh satu dinas saja. Ini soal kemanusiaan,” tegas Nukhalis, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah diminta untuk mendampingi proses administrasi warga serta mengoordinasikan inisiatif gotong royong warga sekitar untuk membantu proses perpindahan sementara ke tempat yang lebih layak, sambil menunggu realisasi bantuan dari pemerintah.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar anggaran untuk program rumah layak huni dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (Dev/K-3)
