Banjarmasin, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek kondisi riil pendapatan daerah.
Permintaan ini disampaikan saat rapat pembahasan anggaran, agar penjelasan yang diberikan benar-benar sesuai dengan fakta dan data yang akurat.
Rapat pembahasan tersebut digelar oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin di ruang rapat paripurna.
Agenda ini merupakan lanjutan dari pembahasan anggaran perubahan tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya keterlibatan langsung SKPD dalam memverifikasi pendapatan.
Tujuannya agar setiap penjelasan atau proyeksi pendapatan yang disampaikan tidak hanya bersifat asumsi, melainkan berbasis realitas di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, menegaskan bahwa setiap pengajuan dan penjelasan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan berdasarkan data yang valid.
Ia juga menyatakan kesiapannya jika diminta untuk mendampingi proses pengecekan ke lapangan.
“Jadi kan harus berbasis data, jadi kan kalau memang menaikkan itu tapi kita nggak bisa mengejar, susah juga kan. Jangan naikkan sekian, naikkan sekian, harus berbasis data. Dan kalau bisa, cek langsung ke lapangan dan kita siap mendampingi,” ujar Mathari.
Sementara itu, dalam pembahasan kali ini, TAPD dan DPRD sepakat untuk lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta prinsip efisiensi.(rel/K-3)
