BANJARMASIN, Kalimantan Sebagai Momentum Perkuat Usaha Mikro dan Kecil
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Juni 2025 di Kalimantan Selatan mencatatkan sebesar Rp2,5 triliun yang disalurkan kepada 42.093 debitur atau setara dengan 43,84 persen dari target tahunan sebesar Rp5,69 triliun.
“KUR tetap menjadi tulang punggung dalam penguatan modal kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Mayoritas penyaluran dilakukan secara konvensional dengan nilai hampir Rp2,4 triliun, sementara skema syariah mencapai Rp100 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Widodo, Kamis (31/7/2025).
Ditambahkannya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memegang peranan utama sebagai penyalur terbesar dengan total Rp1,73 triliun bagi 35.386 debitur.
Dari sisi geografis, lanjut Catur, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah penyaluran KUR dengan jumlah debitur terbanyak, karena dukungan jaringan perbankan yang kuat dan aktifnya program literasi
keuangan. Namun, beberapa daerah seperti Kabupaten Tapin dan Tanah Laut masih menghadapi tantangan dalam mencapai target penyaluran.
Hal tersebut disebabkan keterbatasan infrastruktur dan pemahaman terkait persyaratan kredit.
“Pendampingan dan edukasi dari Dinas Koperasi dan/atau UMKM setempat menjadi solusi kunci atas kesenjangan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencatatkan penyaluran sebesar Rp24,4 miliar
yang disalurkan kepada 5.059 debitur.
“Sebagian besar pembiayaan UMi difokuskan pada sektor
perdagangan dan dilakukan melalui skema kelompok,” tandas Catur.
Hal ini menggambarkan upaya pemberdayaan usaha
ultra mikro secara kolektif. Kota Banjarmasin menjadi kota dengan penyaluran UMi tertinggi, diikuti Banjar
dan Tanah Laut.
Dia juga menjelaskan, penyaluran UMi ini dilakukan oleh empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) utama, dengan PNM sebagai penyalur terbesar.
Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara Perbankan, LKBB, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM.
“Program yang menggabungkan pelatihan manajemen keuangan,
akses pasar digital, dan pendampingan teknis diharapkan akan mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas proposal pembiayaan, mengurangi risiko kredit bermasalah, serta
membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing,” pungkasnya. (ful/KPO-3)
