Balangan, KP – Bupati Balangan H Abdul Hadi pimpin rapat kordinasi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan di daerahnya, Rabu kemaren di Aula Benteng Tundakan kantor Bupati Balangan. Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, Pj Sekda Sufriannor, kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan instansi vertikal yang berkaitan dengan pembangunan dan tata ruang yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman regulasi antar-stakeholder.
Dalam rakor itu, bupati menegaskan pentingnya pemahaman akan prosedur peraturan yang berlaku dan harus ada kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pengadaan tanah, terutama dalam kaitannya dengan proyek strategis di Kabupaten Balangan, baik yang berskala daerah maupun nasional.
“Pengadaan tanah bukan hal yang sederhana. Ini menyangkut hak masyarakat, jadi semua prosesnya harus sesuai aturan dan menjunjung asas keadilan,” ujar Abdul Hadi.
“Kita ingin pembangunan berjalan lancar, tapi juga pasti secara hukum dan adil bagi masyarakat. Jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari karena proses yang tergesa atau tidak sesuai aturan,” ucapnya lagi.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Perkim Balangan, Rahmadiah, menyampaikan tantangan teknis yang kerap muncul, mulai dari dokumen kepemilikan lahan hingga komunikasi dengan warga.
“Seringkali kita dihadapkan dengan data yang tidak sinkron atau pemilik lahan yang belum sepenuhnya paham proses,” katanya.
Kemudian, dengan adanya rakor ini, diharapkan proses pengadaan tanah ke depan bisa berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Bumi Sanggam.
“Semoga melalui rakor ini dapat memperkuat koordinasi antar pihak-pihak terkait,” imbuhnya. (jnd/K-6)
