BANJARBARU, Kalimantanpost.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan (Dishut) menggelar kick off penanaman Result Based Payment (RBP) REDD+ di lahan milik Pemprov Kalsel di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kamis (26/11/2025).
Program penanaman REDD+ ini terlaksana berkat dukungan pendanaan dari mitra internasional sebagai upaya mengatasi kerusakan hutan dan lingkungan. REDD+ merupakan kerangka kerja sukarela di bawah UNFCCC yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan, konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon melalui mekanisme insentif finansial.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursidah Amini, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan, kehadiran REDD+ menjadi langkah penting dalam percepatan perbaikan lahan kritis di Banua.
“Kepercayaan yang diberikan kepada Kalsel harus dijawab dengan kerja nyata, tata kelola yang baik, serta pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab. Pengawasan bersama dan sistem monitoring yang kuat sangat penting agar dana iklim yang kita terima benar-benar memberi manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Mursidah menambahkan, dukungan pendanaan internasional ini merupakan hasil penilaian atas keberhasilan Kalsel dalam memperbaiki tata kelola lingkungan serta menurunkan kerusakan hutan dan lahan.
“Kita harus mempertahankan keberhasilan ini. Semua pihak harus bekerja sungguh-sungguh menjaga integritas kegiatan agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, menjelaskan, melalui program RBP REDD+, Pemprov Kalsel menerima dukungan dana internasional melalui BPDLH sebesar 3,4 juta dolar AS atau lebih dari Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi, pengamanan hutan, pengendalian karhutla, hingga Program Kampung Iklim (Proklim).
Untuk kegiatan penanaman, seluas 100 hektare dari total 300 hektare lahan Pemprov Kalsel ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan. Area dibagi menjadi empat blok, yakni dua blok tanaman buah seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat; satu blok tanaman ulin seluas sekitar 28 hektare; satu blok tanaman eucalyptus.
“Setiap blok memiliki luas 25 hektare dan dibatasi jalan yang berfungsi sebagai jalan inspeksi, pemeliharaan, dan sekat bakar,” terangnya.
Penanaman REDD+ ditargetkan rampung akhir Desember. Tanaman buah diperkirakan mulai berproduksi empat tahun mendatang, sementara ulin difungsikan sebagai tanaman naungan. Hasil tanaman diharapkan dapat dimanfaatkan untuk konservasi, edukasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Sejak 2016 hingga 2025, Pemprov Kalsel melalui Dishut telah merealisasikan penanaman lebih dari 160 ribu hektare lahan sebagai bagian dari program pemulihan lingkungan.(adv/dev/KPO-4)
