BANJARBARU, kalimantanpost.com – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tengah memfinalisasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis standar internasional ISO 37001:2016 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, mengatakan implementasi SMAP menjadi langkah strategis Pemprov Kalsel untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus menciptakan lingkungan birokrasi dan bisnis yang bebas dari praktik penyuapan.
“Penerapan SMAP ISO 37001 bukan hanya soal sertifikasi. Ini adalah penanaman budaya kerja yang terstruktur dan terukur untuk meminimalkan risiko penyuapan. Inspektorat harus menjadi contoh dan garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan,” tegasnya.
Fydayeen menjelaskan bahwa pembangunan dan integritas merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung Visi Pembangunan Daerah “Kalimantan Selatan Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Ia memaparkan dua kontribusi utama penerapan SMAP terhadap visi tersebut.
Pertama Berkelanjutan, yaitu Proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan, sehingga pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah berjalan di atas dasar yang kuat dan bebas dari potensi penyelewengan.
Kedua, Gerbang Logistik, yakni Penerapan standar internasional meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, sekaligus menegaskan bahwa Kalsel merupakan wilayah yang stabil dan berintegritas untuk investasi.
Menurut Fydayeen, Inspektorat kini fokus memetakan potensi risiko di setiap alur kerja serta menyiapkan sistem pengendalian yang sesuai. Setiap pegawai juga dibekali pemahaman mengenai prosedur penanganan jika ditemukan indikasi penyuapan.
“Kami memastikan seluruh pegawai memahami bahwa risiko penyuapan adalah hal serius yang akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ketat. Ini bagian dari komitmen mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat,” ujarnya.(mns/KPO-1)
