Kandangan, KP – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor, dan Wakil Bupati (Wabup) Suriani, menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (27/2/2026) di Ruang Kerja Bupati HSS.
Hal itu dalam rangka exit meeting, sebagai penutup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel dipimpin Muzni Fauzi selaku Pengendali Teknis, dan Wahyudi Fairin selaku Ketua Tim.
Pemeriksaan telah dilaksanakan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.
BPK menyampaikan ringkasan hasil temuan, evaluasi atas proses pengelolaan keuangan, serta rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati HSS Syafrudin Noor mengucapkan apresiasi, kepada tim BPK RI atas kerja profesional yang telah dilakukan selama proses pemeriksaan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi dorongan kuat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta perbaikan sistem administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan, berberkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami memandang pemeriksaan BPK sebagai peluang peningkatan kualitas, bukan sekadar kewajiban. Rekomendasi BPK adalah bagian penting dalam memperkuat asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang kami junjung dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Syafrudin Noor.
Perwakilan tim BPK RI menyampaikan bahwa proses pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten HSS berjalan dengan baik berkat komunikasi yang aktif, dukungan data yang cepat, dan kerja sama seluruh OPD terkait.
Tim BPK menjabarkan beberapa poin evaluasi yang mencakup prosedur pengelolaan anggaran, sistem pengendalian internal, hingga ketepatan pelaksanaan program yang dibiayai APBD.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Muhammad Noor, Inspektur Kiki Rachmawati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Nanang FMN, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rahmawaty, serta Sekretaris DPRD Eko Harjidi Putra. (tor/K-6)
