Kandangan, KP – Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Suriani, menyambut tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (6/4/2026) di Aula Ramu Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS.
Eentry meeting BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel tersebut, dalam rangka pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten HSS Tahun Anggaran 2025.
Tim pemeriksa yang dipimpin Pengendali Teknis I Muzni Fauzi menjelaskan, pemeriksaan terinci akan dilaksanakan selama 28 hari, terhitung sejak 5 April hingga 2 Mei 2026.
“Untuk efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, waktu efektifnya sekitar 20 hari. Dalam periode ini, kami memohon dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan dokumen, data, serta keterangan yang diperlukan secara tepat waktu,” ucapnya.
Wabup HSS menuturkan, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wabup HSS Suriani menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
Ia meyakini, seluruh jajarannya akan kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini, termasuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa,” ucap Wabup HSS.
Suriani berharap, hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah di Kabupaten HSS.
“Kami juga berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang baik antara tim pemeriksa dengan seluruh jajaran kami, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja ke depan,” tambahnya.
Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab HSS. (tor/K-6)
