Oleh: Bunda Khalis
Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan
Situasi energi nasional kembali menjadi sorotan di tengah dinamika global yang tidak menentu. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, sementara BBM bersubsidi tetap ditahan. Namun di lapangan, kondisi tidak sesederhana itu. Di sejumlah daerah, masyarakat harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM, bahkan tidak sedikit yang terpaksa membeli secara eceran dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, distribusi energi juga terganggu karena kapal tanker yang mengangkut pasokan masih tertahan di kawasan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.
Pemerintah berupaya menahan dampak gejolak ini dengan mengandalkan APBN untuk menutup subsidi BBM. Namun, langkah ini bukan tanpa batas. Kenaikan harga minyak global membuat kemampuan fiskal negara semakin tertekan dan hanya mampu bertahan dalam jangka waktu terbatas. Untuk meredam tekanan, berbagai kebijakan penghematan mulai diterapkan, seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu, hingga penyesuaian pada program-program sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya menyeimbangkan antara menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Jika harga BBM dinaikkan, risiko inflasi dan gejolak sosial akan meningkat. Namun jika harga tetap ditahan, defisit anggaran berpotensi semakin melebar. Dilema ini semakin kompleks karena Indonesia masih berstatus sebagai net importir minyak, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketergantungan ini membuat ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi global, baik dari sisi harga maupun distribusi.
Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak. Tidak hanya harus menghadapi kesulitan akses terhadap BBM, tetapi juga menghadapi kenaikan biaya hidup yang mengikuti. Inflasi yang meningkat secara perlahan dapat menurunkan daya beli dan memperbesar tekanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti energi membawa konsekuensi serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perspektif yang lebih mendasar, persoalan ini menunjukkan pentingnya kemandirian energi sebagai bagian dari kedaulatan negara. Ketika kebutuhan vital bergantung pada pihak luar, maka setiap gejolak global akan dengan mudah memengaruhi kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyentuh akar persoalan, yaitu bagaimana membangun sistem pengelolaan energi yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang bersifat strategis, termasuk minyak dan energi, merupakan milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada kepentingan segelintir pihak, apalagi jika hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas. Dengan prinsip ini, pengelolaan energi diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi yang merata bagi seluruh rakyat.
Lebih jauh, kemandirian energi akan lebih mudah terwujud ketika terdapat kerja sama yang kuat antarwilayah yang memiliki sumber daya melimpah. Dalam kerangka negara yang menerapkan hukum Islam, potensi sumber daya di berbagai wilayah dapat dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Wilayah yang memiliki cadangan energi besar akan menjadi penopang bagi wilayah lain, sehingga ketergantungan terhadap pihak luar dapat diminimalkan.
Dengan kemandirian tersebut, negara akan memiliki posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Gejolak global tidak lagi secara langsung mengguncang stabilitas dalam negeri. Namun demikian, penggunaan energi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Prinsip efisiensi tetap dijalankan, tetapi tidak dengan mengorbankan pelayanan publik atau kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, negara juga perlu mengembangkan sumber energi alternatif sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan.
Sejarah Islam memberikan gambaran tentang bagaimana negara mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyat. Pada masa Rasulullah SAW, sumber daya yang bersifat umum seperti air dan padang gembalaan dikelola untuk kepentingan bersama, tidak dimonopoli oleh individu tertentu. Prinsip ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab ra., yang memastikan distribusi kekayaan negara berjalan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan.
Sejarah ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat akan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan. Maka, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan sementara. Diperlukan perubahan cara pandang dan sistem pengelolaan yang mampu menghadirkan kemandirian energi, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling terdampak setiap kali gejolak global terjadi.
