Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memfasilitasi kunjungan observasi lapangan terpadu tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pekan kemarin.
Kegiatan ini bertujuan untuk pendampingan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Lumbung Pangan di wilayah Kalsel. Pelaksanaan observasi ini bagian tak terpisahkan dari agenda pengendalian program prioritas Presiden berbasis risiko, khususnya guna mewujudkan swasembada pangan nasional.
Hadir Kadis Pertanian Warsita serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Sementara dari tingkat pusat, dihadiri perwakilan lintas kementerian, mulai direktorat di Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Bapperida Nashrullah Shadiq menegaskan komitmen penuh pihaknya memfasilitasi pertemuan guna menyukseskan persiapan pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan nasional tersebut.
“Pemantauan difokuskan pada progres cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalsel, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” tandasnya.
Guna mengoptimalkan proses evaluasi, agar Dinas Pertanian dan Dinas PUPR mempersiapkan berbagai kelengkapan data maupun informasi teknis yang dibutuhkan.
Perwakilan Bappenas Tia Tri Septira menjelaskan, tujuan utama Bappenas turun ke lapangan guna melihat secara riil progres capaian cetak sawah, optimasi lahan, jaringan irigasi serta kesiapan infrastruktur jalan pendukung.
“Tidak hanya menyoroti tanaman padi yang menjadi ujung tombak kemandirian bangsa, Bappenas juga mendorong pengembangan potensi pangan alternatif di Kalsel, seperti kedelai, yang sangat krusial untuk menekan ketergantungan impor,” terangnya.
Kadis Pertanian Warsita mengungkapkan, produksi padi sukses merangkak naik dari 153.000 ton menjadi 166.000 ton. Kendati demikian, dia mengingatkan adanya anomali dinamika data, lahan baku sawah seluas 51.415,18 hektar berpotensi menyusut drastis menjadi sekitar 47.000 hektar akibat tren alih fungsi.
“Program cetak sawah dan optimasi lahan selama ini sering terhambat oleh jadwal Survei Investigasi Desain (SID) yang kerap berbenturan dengan pengerjaan fisik di akhir tahun, ditambah tantangan ekstrim kondisi alam, seperti banjir,” jelas Warsita.
Warsita juga menyoroti sejumlah kendala kompleks yang terjadi di lapangan, diantaranya sulitnya mobilisasi alat berat yang kerap merusak infrastruktur jalan dan jembatan warga, hingga anomali cuaca yang memicu siklus banjir datang lebih awal.
Selain itu, juga posisi sumber air yang acapkali terlalu jauh dari area cetak sawah, ancaman hama dan rusaknya sumber air akibat bencana.
“Menghadapi benang kusut tersebut, kami merekomendasikan perlunya intervensi konkret dari Kementerian PU atau BBWS untuk menormalisasi Sungai Martapura dan Sungai Barito, sekaligus membangun tanggul pelindung di titik rawan banjir, seperti daerah Aluh-aluh,” katanya. (Wan/K-5)
