BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di Banua.
“Kita perlu sinergitas untuk percepatan pembangunan banua,” katanya, usai menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PW IKA PMII Kalimantan Selatan.
Menurut Supian HK, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara BPK, eksekutif, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa terkait tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Jika hasil audit BPK dapat dipahami agar rekomendasi bisa ditindaklanjuti, sehingga pembangunan tidak mengalami hambatan,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalsel.
“Melalui pengawasan yang sinergis, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir, sehingga program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, akademisi Abdul Hafiz Anshari AZ, serta Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang menunjukkan dukungan penuh Pemprov terhadap penguatan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, juga sejumlah anggota DPRD Kalsel, diantaranya H Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.
Peserta seminar juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, yang mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalsel. (lyn/KPO-4)
