BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, mengunjungi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di Jalan Arjuna IV No. 20, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Rabu (6/5/2026).
Kunjungan bertema “Sinergi Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Syariah” itu menjadi ajang apresiasi atas capaian koperasi sekaligus penguatan peran komunitas dalam menghadapi persoalan sosial ekonomi di masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Farida memuji tata kelola dan konsistensi koperasi dalam menjaga prinsip syariah serta akuntabilitas keuangan. Ia berharap model pengelolaan seperti Arrahmah dapat terus berkembang dan direplikasi di daerah lain.
Namun, Farida juga mengingatkan pekerjaan rumah besar yang dihadapi bersama, yakni maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan melalui regulasi negara.
“Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu majelis taklim, komunitas, arisan, pertemuan rutin warga. Di situlah kunci pendampingan. Negara membuat aturan apa pun, jika tidak ada yang mendampingi di lapangan, akan jebol juga,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembinaan karakter dan literasi keuangan yang dilakukan secara rutin di lingkungan masyarakat sebagai benteng utama dari praktik-praktik merugikan tersebut.
Ketua Koperasi Arrahmah, Sutjipto, menyebut kunjungan Wamen sebagai kehormatan bagi pengurus dan anggota. Ia menjelaskan, koperasi tersebut direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel sebagai salah satu model koperasi syariah yang dinilai berhasil dalam tata kelola, pendidikan keuangan, dan kemitraan kelembagaan.
“Kami aktif memberikan pelatihan keuangan syariah, menjadi mitra Balai Diklat, serta mitra Dinas Koperasi Provinsi,” ujarnya.
Dari sisi kinerja, Arrahmah mencatat sejumlah capaian penting. Koperasi ini meraih peringkat AAA, laporan keuangan berstatus sehat, diaudit Kantor Akuntan Publik, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak 2019.
Pada 2022, Arrahmah meraih penghargaan produktivitas Siddhakarya kategori unggul dan masuk nominasi Paramakarya di tingkat nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
“Koperasi ini memegang amanah dana anggota. Karena itu, laporan keuangan menjadi perhatian utama, termasuk pengendalian kredit macet,” jelas Sutjipto.
Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2025, tingkat kredit macet tercatat hanya 0,6 persen—di bawah ambang 1 persen. Jumlah anggota pun terus bertambah, kini lebih dari 2.600 orang, dengan lima kantor pelayanan di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Barabai, dan Kotabaru. Tahun ini, satu kantor baru disiapkan di Batulicin.
Untuk penguatan manajemen, koperasi ini juga telah mengantongi sertifikasi ISO 9001 pada 2026.
Sutjipto berharap praktik baik yang dijalankan di Kalimantan Selatan dapat diperluas ke tingkat nasional melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi, termasuk akses permodalan melalui skema dana bergulir pemerintah.
“Kami ingin apa yang sudah kami lakukan di daerah bisa dibagikan secara nasional. Koperasi harus hadir di sektor riil dan memberi dampak langsung bagi anggota,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
