Oleh: Hasan Ashari
Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute
Ikan Kecil yang Memberi Pesan Besar
Di banyak sungai Indonesia, ikan sapu-sapu kini menjadi penguasa. Di Jakarta, ia sedang diburu oleh pemerintah daerah. Ia bukan ikan lokal. Ia didatangkan dari Amerika Selatan, lalu “tersesat” di ekosistem sungai dan danau negeri ini.
Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan terdapat sekitar 50 spesies ikan asing di Indonesia, dengan 18 di antaranya bersifat invasif. Ikan sapu-sapu menjadi salah satu yang paling menonjol karena dampaknya yang luas.
Cerita ikan sapu-sapu sebenarnya adalah alarm bagi kita semua. Ia mengajarkan satu hal sederhana: ketika keseimbangan terganggu, sistem akan rusak. Dan kerusakan itu pada akhirnya menimbulkan biaya dan merugikan semua pihak —termasuk “ujungnya” adalah pertumbuhan ekonomi yang sedang dikejar Pemerintahan Presiden Prabowo.
Pertumbuhan Ekonomi vs Keseimbangan
Pemerintah saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Ambisi ini patut diapresiasi. Namun ada pertanyaan penting yang jarang dijawab: dengan cara apa, dan dengan mengorbankan apa?
Selama ini, pertumbuhan sering diburu tanpa memperhatikan keseimbangan dan dengan cara eksploitatif oleh “oknum” tertentu: menambang tanpa perhitungan, mengalihkan lahan secara masif, dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, dalam jangka pendek angka Produk Domestik Bruto (PDB) pusat/daerah terlihat bagus. Tapi dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan justru membesar. Di sinilah “satu” pelajaran dari “tragedi” ikan sapu-sapu menjadi penting: mengabaikan keseimbangan pada akhirnya akan merusak ekosistem yang menopangnya.
Lima Ekosistem Harus Seimbang
Masalah keseimbangan tidak berhenti di sungai atau hutan. Dalam kehidupan berbangsa, ada lima ekosistem besar yang harus berjalan seimbang. Jika salah satu dikuasai oleh “ikan sapu-sapu”—kepentingan sempit, kekuasaan tanpa kontrol, atau kebijakan eksploitatif—maka semuanya akan terganggu. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pun terancam.
- Ekosistem Politik
Politik yang sehat memerlukan keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan partisipasi rakyat. Jika kekuasaan terlalu terpusat dan tidak ada mekanisme kontrol yang berfungsi, muncullah otoritarianisme terselubung. Kebijakan menjadi tidak partisipatif, kritik dibungkam, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Akibatnya, stabilitas politik terganggu—dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang bisa bertahan lama dalam instabilitas politik. - Ekosistem Sosial
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang adil. Namun ketika ketimpangan sosial melebar. Data CELIOS (April 2026): 1) Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia lebih besar dari APBN dan setara seperlima PDB, 2) Harta oligarki naik Rp13 miliar per hari, sementara upah pekerja hanya naik Rp2.000 per hari, 3) Proporsi harta 50 super kaya dari sektor ekstraktif mencapai 57,8 persen. 4) Kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 55 juta masyarakat Indonesia. 5) Tanpa perubahan struktur, pada 2050 mereka akan setara 111 juta penduduk.
Kecemasan sosial meningkat, solidaritas tergerus, dan konflik sosial mengintai. Ekonomi tidak bisa tumbuh jika sebagian besar rakyat hidup dalam tekanan ekonomi. - Ekosistem Budaya
Budaya lokal adalah akar identitas bangsa. Namun arus modernisasi yang cepat kerap menggeser seni tradisi, bahasa daerah, dan kearifan lokal. Budaya asing masuk tanpa filter, sementara warisan sendiri ditinggalkan. Anggaran dana abadi kebudayaan sejak 2010 baru mencapai sekitar Rp5 triliun, sementara infrastruktur fisik mendapat triliunan setiap tahun. Jika generasi muda kehilangan jati diri, bangsa kehilangan modal sosial penting yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi. - Ekosistem Pertahanan dan Keamanan
Keamanan tidak hanya soal ancaman militer. Saat ini, ancaman datang dari mana-mana: kejahatan siber, terorisme, perdagangan manusia, narkotika, hingga premanisme yang tumbuh di celah-celah lemahnya penegakan hukum. Indonesia peringkat ke-5 di Asia Tenggara untuk kejahatan siber (Kepolisian RI, 2025). Pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang (BNN, 2025), “Ikan sapu-sapu” dalam ekosistem keamanan adalah kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat dan bertindak di luar hukum. Jika dibiarkan, investasi terganggu, aktivitas ekonomi terhambat, dan rakyat tidak merasa aman. - Ekosistem Ekonomi
Perekonomian yang sehat memerlukan keberlanjutan, bukan sekadar kecepatan. Jika ekonomi hanya dikejar dengan eksploitasi sumber daya, utang yang membengkak, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, maka ia akan rapuh bila terjadi krisis. Ketidakseimbangan ekonomi suatu negara—ditandai dengan kredit yang tidak tersalurkan, kredit UMKM yang terkontraksi, dan daya beli yang menurun— yang menjadi tanda-tanda awal bahwa sistem sedang menghadapi tantangan yang perlu segera ditangani dengan baik.
Kelima ekosistem ini saling terkait. Politik yang timpang melahirkan kebijakan yang tidak adil. Kebijakan yang tidak adil memperparah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menggerus budaya dan memicu konflik. Konflik mengganggu keamanan. Dan keamanan yang terganggu pada akhirnya mengerdilkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Predator Alami
Dalam ekologi sungai, ikan sapu-sapu berkembang biak karena tidak ada predator alami yang mengendalikannya. Bercermin dari itu, dalam kehidupan berbangsa, pemerintah harus hadir sebagai “predator alami” untuk menjaga keseimbangan.
Menjadi predator alami bukan berarti represif. Tapi berarti: 1) Membuat regulasi yang efektif untuk membatasi ekspansi berlebihan “oknum” tertentu di semua sektor; 2) Menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu; 3) Menjalankan kebijakan yang berdampak pada adanya redistribusi kekayaan agar kekayaan tidak hanya dinikmati segelintir orang; 4) Membuka ruang partisipasi publik yang menjamin hak-hak warga negara; 5) Melindungi budaya dan identitas lokal dari budaya luar yang merusak; dan 6) Membangun sistem pertahanan dan keamanan yang modern dan adaptif terhadap ancaman baru.
Tanpa negara yang hadir sebagai penyeimbang, lima ekosistem ini akan berjalan sendiri-sendiri, dapat dikuasai kepentingan kelompok tertentu, dan pada akhirnya menciptakan krisis multidimensi yang kompleks dan lebih sulit diatasi.
Keseimbangan Suatu Keharusan
Ikan sapu-sapu mengajarkan kita bahwa alam selalu mencari keseimbangannya kembali—dan caranya bisa sangat menyakitkan jika kita tidak bertindak sejak dini. Banjir, kekeringan, gagal panen, konflik sosial, krisis politik, atau bahkan ancaman disintegrasi—semua itu bisa dibaca sebagai “cara alam” mengembalikan keseimbangan yang telah rusak.
Pemerintah saat ini mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu tujuan yang baik. Namun pertumbuhan yang berkualitas bukan hanya soal seberapa cepat ekonomi berkembang, tetapi seberapa stabil ia bertahan, seberapa adil distribusinya, dan seberapa kecil “jejak kerusakan” yang ditimbulkannya.
Pembangunan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi melompat, tetapi seberapa stabil saat mendarat. Bukan tentang seberapa cepat bergerak, tetapi seberapa sadar atas apa “warisan” yang akan ditinggalkan.
Karena jika keseimbangan hilang, apalah arti pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir orang, di atas kerusakan yang ditanggung seluruh bangsa dan “hutang” pada generasi yang akan datang.
Di sinilah relevansi pendekatan ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi sangat krusial. ESG bukan sekadar tren global atau tuntutan investor, melainkan kerangka berpikir yang menempatkan keseimbangan sebagai fondasi pertumbuhan. Aspek lingkungan (E) mengingatkan bahwa ekonomi tidak berdiri di ruang hampa, melainkan bergantung pada daya dukung alam. Aspek sosial (S) menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan distribusi. Sementara aspek tata kelola (G) memastikan bahwa kebijakan diambil secara transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang.
Di tengah krisis geopolitik saat ini, inilah pesan implisit dari ikan sapu-sapu yang sedang diburu: jaga keseimbangan, atau bersiap menghadapi permasalahan di banyak ekosistem yang sadar atau tidak “kita” sedang berada di dalamnya!














