BATULICIN, Kalimantanpost.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meninjau kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan serta lahan (karhutla), terutama di tengah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengamanan kawasan hutan.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersama sejumlah anggota komisi ke KPH Kusan, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan di lapangan dan menjadi ujung tombak pengawasan kawasan hutan.
Muhammad Yani Helmi mengatakan, peninjauan ini penting dilakukan mengingat Kalimantan Selatan mulai memasuki musim panas yang identik dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, baik akibat pembakaran liar maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar.
“Hari ini kami datang langsung ke KPH Kusan untuk melihat kesiapan mereka menghadapi musim kemarau. KPH adalah ujung tombak Dinas Kehutanan dalam menjaga hutan kita. Ketika musim kering mulai datang, ancaman pembakaran liar dan kebakaran lahan harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Paman Yani itu menegaskan, Komisi II ingin memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, hingga langkah antisipasi yang telah disiapkan KPH Kusan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan.
Menurut dia, luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak sebanding dengan keterbatasan anggaran yang tersedia saat ini. Karena itu, dukungan anggaran, penguatan sarana prasarana, serta penambahan tenaga polisi kehutanan dinilai sangat penting agar pengawasan kawasan hutan dapat berjalan maksimal.
“Kami melihat bagaimana kesiapan sarana dan prasarana mereka. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu ini menjadi perhatian kami. Luasan lahan yang diawasi sangat besar, sehingga perlu dukungan fasilitas dan tenaga polisi kehutanan agar hutan kita tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi perhatian serius dalam pembahasan anggaran ke depan, khususnya untuk memperkuat kesiapsiagaan KPH Kusan dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman kebakaran.
Komisi II DPRD Kalsel menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama, terlebih memasuki musim kemarau yang rawan memicu kebakaran lahan. Dengan kesiapan personel, peralatan, dan dukungan anggaran yang memadai, pengawasan kawasan hutan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.(Nau/KPO-1)
