BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Aksi Kamisan Banjarbaru kembali digelar di Titik 0 Kilometer Banjarbaru, Kamis (25/6/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi.
Dalam aksi ke-32 itu, peserta menyerukan perlindungan terhadap anak, penghentian impunitas, serta penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil.
Aksi tersebut menjadi ruang kolektif untuk merawat ingatan atas tragedi kemanusiaan yang menimpa anak-anak di berbagai wilayah konflik. Hari Internasional Anak Korban Agresi sendiri ditetapkan Majelis Umum PBB pada 4 Juni 1982, dilatarbelakangi keprihatinan atas banyaknya anak-anak yang menjadi korban agresi militer di Palestina dan Lebanon.
Relawan Aksi Kamisan Banjarbaru, Muhammad Salman Al-Farisi, menyatakan anak-anak kerap menjadi kelompok paling rentan dalam situasi konflik bersenjata, tindakan represif aparat, maupun kebijakan negara yang bercorak militeristik.
Menurutnya, kehadiran militerisme di ruang sipil tidak menghadirkan rasa aman, melainkan justru melahirkan trauma berkepanjangan, kekerasan fisik dan mental, serta tekanan emosional yang mengancam masa depan generasi muda.
Dalam pernyataannya, Aksi Kamisan Banjarbaru menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak harus berada di garis depan dalam menghentikan kekerasan, eksploitasi, dan menjamin hak anak untuk hidup di lingkungan yang aman dan damai.
Selain itu, mereka juga menyoroti budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil dan anak-anak yang dinilai masih kerap terjadi.
Para peserta menuntut akuntabilitas hukum yang adil agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan.
Dalam aksi tersebut, sedikitnya ada lima tuntutan utama yang disuarakan.
Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta menjamin hak tumbuh kembang anak di lingkungan yang aman. Kedua, mengakhiri impunitas bagi seluruh pelaku kekerasan, baik aparat negara maupun aktor non-negara. Ketiga, menolak militerisme di ruang sipil yang dinilai merusak demokrasi dan mempersempit kebebasan warga.
Keempat, mendesak pemerintah mengevaluasi pendekatan aparat militer dan keamanan yang represif di berbagai wilayah konflik dan sengketa.
Kelima, menuntut penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas pemulihan trauma fisik dan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan dan konflik sosial.
Melalui aksi itu, Aksi Kamisan Banjarbaru mengajak seluruh elemen masyarakat menolak normalisasi kekerasan, mengkritisi kebijakan yang mengancam hak sipil, serta bersama-sama menjaga ruang publik agar tetap aman bagi anak-anak.
Mereka menilai masa depan bangsa sangat ditentukan oleh konsistensi semua pihak dalam melindungi anak dari bayang-bayang agresi dan militerisme.(Tim/KPO-1)
