RANTAU, Kalimantan post.com – Transparansi penyaluran bantuan sosial dan kemudahan akses layanan menjadi perhatian utama dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Jumat (10/7/2026). Bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Tapin.
FKP di buka secara resmi oleh Bupati Tapin diwakili Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteran Rakyat Zainal Abidin. Turut hadir Staf Khusus Bupati, Tenaga Ahli Bupati, Ketua BAZNAS Tapin serta Perwakilan Forkompinda Tapin.
Kegiatan tersebut untuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sosial di daerah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tapin H Syafrudin mengatakan forum konsultasi publik merupakan instrumen penting untuk memastikan layanan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan sehingga pelayanan sosial dapat terus diperbaiki dan semakin mudah diakses,” ujar Syafrudin.
Melalui forum tersebut, Dinas Sosial menerima berbagai masukan terkait efektivitas program dan standar pelayanan yang selama ini dijalankan.
Peserta Forum dikuti perangkat daerah, BPJS, Baznas, pendamping sosial, lembaga kesejahteraan sosial, akademisi, tokoh masyarakat, hingga media itu membahas 10 produk layanan utama yang dikelola Dinas Sosial Tapin.
Dalam diskusi, peserta menyoroti perlunya keterbukaan dalam proses penetapan penerima bantuan sosial agar program pemerintah tepat sasaran dan mengurangi potensi kesalahpahaman di masyarakat. Selain itu, percepatan layanan rujukan sosial bagi warga yang membutuhkan penanganan segera juga menjadi perhatian.
Peserta forum juga mendorong penyederhanaan prosedur administrasi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat mengakses layanan sosial. Sejumlah program dinilai masih memerlukan sosialisasi yang lebih masif sehingga informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Hasil evaluasi forum turut mencatat perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan sosial serta penguatan pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dinas Sosial Tapin berkomitmen melakukan penyempurnaan standar pelayanan, memperkuat sistem digitalisasi layanan, meningkatkan kompetensi petugas, serta memperluas keterbukaan informasi publik.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tapin Zainal Abidin mewakili Bupati Tapin menegaskan pelayanan publik harus terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Masukan dari masyarakat merupakan modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap layanan sosial dapat diakses secara mudah, cepat, dan tepat sasaran,” kata Zainal.
Menurut dia, forum konsultasi publik merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia menambahkan, hasil forum tersebut akan menjadi bahan perbaikan kebijakan dan pelayanan sosial di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar penanganan persoalan sosial dapat dilakukan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, Pemerintah Kabupaten Tapin berharap kualitas layanan sosial terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi warga yang membutuhkan.(abd/KPO-3)
