Rantau, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat komitmen mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang digelar di Hotel Aryaduta Bali, Selasa (28/7/2026). Malam.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Komitmen Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Efisien, dan Akuntabel” dibuka secara resmi oleh Bupati Tapin H. Yamani.
Turut hadir Ketua TP PKK Tapin Hj. Faridah Yamani, Wakil Bupati H. Juanda, Ketua GOW Tapin Hj. Elya Hartati Juanda, Sekretaris Daerah Unda Absori, staf khusus dan tenaga ahli bupati, serta kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapin, Haris Fadilah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia.
“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai implementasi Kartu Kredit Indonesia, memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap digitalisasi transaksi, serta mendorong penggunaan KKI dalam belanja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Haris, penggunaan KKI diharapkan mampu mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan.
Ia menambahkan, sekitar 100 peserta yang terdiri atas kepala perangkat daerah dan staf mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta juga memperoleh materi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang telah lebih dahulu menerapkan KKI di seluruh perangkat daerah sebagai contoh praktik terbaik.
Haris berharap hasil sosialisasi dapat segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih modern, tertib, dan memiliki sistem pengendalian yang lebih kuat.
Sementara itu, Bupati Tapin H. Yamani menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Digitalisasi transaksi akan mempercepat pelayanan publik sekaligus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh perangkat daerah mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh agar implementasinya dapat berjalan optimal di Kabupaten Tapin,” kata Yamani.
Menurutnya, penerapan Kartu Kredit Indonesia bukan sekadar perubahan metode pembayaran, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, mengurangi penggunaan uang tunai, memperkuat pengendalian transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai keberhasilan implementasi KKI memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah sehingga transformasi digital tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menegaskan keseriusannya mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan berintegritas. (abd/rel/K-6)
