Banjarbaru, KP– Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat transformasi digital melalui peluncuran Banjarbaru Pemetaan Informasi dan Analisis Opini Terintegrasi (BAPINTAR). Inovasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu menjadi instrumen baru bagi pemerintah dalam memantau perkembangan isu publik secara cepat, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
BAPINTAR menggabungkan berbagai sumber informasi, mulai dari pemberitaan media massa, media sosial, analisis sentimen, hingga pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! dalam satu dashboard. Melalui sistem tersebut, pimpinan daerah dapat memonitor dinamika yang berkembang secara real time tanpa harus mengakses berbagai platform secara terpisah.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menilai kehadiran BAPINTAR akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan karena setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan data yang lebih komprehensif.
“Informasi yang disajikan secara cepat dan terintegrasi sangat membantu dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, mengatakan BAPINTAR merupakan implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang lahir dari kebutuhan pemerintah akan sistem pemantauan informasi yang cepat, valid, dan terintegrasi.
Menurutnya, dashboard tersebut memungkinkan proses pemantauan media dan analisis opini publik dilakukan secara lebih efektif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan langkah strategis.
“Melalui dashboard yang terintegrasi, media pemantauan dan analisis opini publik dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
BAPINTAR dilengkapi sejumlah fitur analisis, di antaranya Dashboard Monitoring, Semua Berita, Tren Sentimen, Peta Sebaran Keluhan dan Isu per Kecamatan, serta Trend Top 5 Kata Kunci/Isu Berita. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pemerintah memetakan persepsi masyarakat, mengetahui isu yang sedang berkembang, hingga menentukan prioritas penanganan berdasarkan wilayah.
Selain itu, aplikasi ini juga mengintegrasikan data perangkat daerah melalui Master SKPD sehingga koordinasi antarinstansi menjadi lebih efisien.
Pengembangan BAPINTAR telah dipaparkan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Diskominfo sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem. Ke depan, aplikasi tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi penguatan tata kelola pemerintahan digital di Banjarbaru.
Melalui inovasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berbasis data, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Dev/K-5)
