BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperdalam data dan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi.
Pendalaman dilakukan melalui rapat bersama sejumlah instansi terkait, yakni Bapenda Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (11/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo, M.M.
H. M. Syaripuddin mengatakan, Pansus tidak ingin rekomendasi yang dihasilkan hanya berdasarkan asumsi. Setiap kesimpulan harus didukung data dan fakta dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan maupun informasi terkait distribusi BBM.
“Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujarnya.
Menurutnya, informasi yang dihimpun tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga data pendukung yang dapat menggambarkan kondisi distribusi di lapangan.
Pansus juga akan mencermati aspek yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dengan demikian, rekomendasi yang nantinya disampaikan diharapkan mampu memberikan perbaikan tata kelola sekaligus memastikan kebijakan distribusi BBM memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan daerah.
Saat ini, Pansus masih melakukan pencocokan dan pendalaman data dari berbagai sumber. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan rekomendasi memiliki dasar yang kuat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Syaripuddin mengatakan, proses pengawasan tidak berhenti pada pengumpulan data. Pansus akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan distribusi BBM.
Termasuk, rencana koordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat guna melengkapi informasi dan memperkuat kajian.
“Kita ingin rekomendasi yang lahir benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga nantinya dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan distribusi BBM,” katanya.
Pansus berharap hasil pembahasan nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, terutama dalam mendorong distribusi BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran, transparan dan memberi manfaat bagi masyarakat Kalsel.(NN/KPO-1)
