Ancaman gagal panen di daerah ini patut mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi pasokan beras masyarakat.
BANJARMASIN, KP – Sejumlah lahan persawahan yang semestinya memasuki masa panen justru terancam gagal panen kekeringan.
Setidaknya sSeluas 6.691 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan.
Kondisi ini bisa menyebabkan sebagian tanaman puso atau gagal panen.
Bahkan, ironisnya, petani mulai beli beras.
Sementara Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi sebut pihaknya terus melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap petani. Pendampingan dilakukan melalui petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk menangani hama, penyakit tanaman, serta memitigasi dampak perubahan iklim.
“Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kami terus melakukan pengawalan di lapangan.
Sesuai prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September, bahkan berpotensi berlangsung lebih panjang karena pengaruh El Nino,” kata Lestari
Data BPTPH sejak per 31 Juli 2026, lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 6.691 hektare, dengan luas puso sekitar 1,3 hektare.
Sementara pada komoditas jagung, kekeringan terjadi di lahan seluas 5,5 hektare dan hingga kini belum dilaporkan adanya puso.
Wilayah terdampak paling luas berada di Kabupaten Tanah Laut dengan 3.383 hektare.
Disusul Kabupaten Barito Kuala seluas 1.919 hektare, Kabupaten Banjar seluas 622 hektare, dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 446 hektare.
Untuk kejadian puso, tercatat terjadi di Kabupaten Barito Kuala seluas satu hektare dan Kota Banjarbaru seluas 0,3 hektare dari total lahan terdampak sekitar 150 hektare.
“Seiring masih tingginya suhu udara dan belum turunnya hujan, kami memperkirakan luas dampak kekeringan masih berpotensi bertambah,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPTPH telah menginstruksikan seluruh petugas POPT di lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sumber air di kawasan persawahan.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama dinas pertanian kabupaten/kota serta Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum.
Koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang masih tersedia melalui sistem pompanisasi.
Khusus di wilayah lahan pasang surut seperti Kabupaten Barito Kuala yang memiliki sumber air dengan tingkat keasaman tinggi, BPTPH mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif pengairan.
Di sisi lain, pemerintah juga berharap adanya dukungan pelaksanaan hujan buatan guna mengurangi dampak kekeringan di sejumlah daerah.
Selain areal tanam, kekeringan juga berdampak pada lahan persemaian padi. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 275 kg persemaian terdampak, dengan 125 kg di antaranya mengalami puso.
Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan persemaian terdampak seluas 150 kg namun belum mengalami puso.
Sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruh 125 kg persemaian yang terdampak dilaporkan puso.
Lestari mengimbau petani yang telah selesai panen agar tidak melakukan pembakaran sisa tanaman.
Ia mendorong penerapan pengolahan lahan tanpa bakar dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan kompos, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mengurangi risiko kebakaran lahan.
“Kami mengajak petani untuk tidak membakar jerami setelah panen. Jerami dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos melalui pengolahan lahan tanpa bakar sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah,” paparnya.
[]Beli Beras
“Sejumlah lahan persawahan yang semestinya memasuki masa panen justru terancam gagal panen akibat menyusutnya ketersediaan air, sambung Jejen, mantan Ketua KPU Kalsel, Jejen, dalam Temu Diskusi Publik Aktivis Sosial Banua di Gedung PWI Kalsel, Banjarmasin, Senin (24/8).
Ancaman gagal panen di daerah ini patut mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi pasokan beras masyarakat.
“Batola itu sebagian besar wilayahnya masuk waktu panen.
Tapi karena faktor kekeringan lahan yang berkepanjangan dan tingkat kesurutannya tinggi, ini bisa menyebabkan kegagalan panen,” ujarnya.
Jejen menggambarkan dampak kekeringan yang mulai menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Bahkan, warga yang selama ini tidak pernah membeli beras mulai harus membeli untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Mulai bulan ini sudah mulai beli beras. Sejak saya lahir sampai sekarang, tidak pernah membeli beras.
Ini sudah mulai membeli beras karena tidak ada yang panen,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa persoalan kekeringan telah bergeser dari sekadar masalah lingkungan menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Jika tidak segera diantisipasi, penurunan produksi padi dapat berlanjut dan mengganggu ketersediaan beras di Kalsel.
Jejen menilai pemerintah seharusnya tidak menunggu dampak kekeringan semakin parah baru mengambil tindakan.
Prakiraan cuaca dan kondisi iklim yang dapat diketahui lebih awal semestinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan mitigasi.
Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat menyiapkan langkah untuk menjaga ketersediaan air, melindungi lahan pertanian serta membantu petani menghadapi risiko gagal panen.
“Kalau prediksi itu bisa diketahui lebih awal, pemerintah sudah bisa melakukan antisipasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi, termasuk modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan dan memang diperlukan.
“Jangan hanya setelah ada spot api di sana-sini baru kita bereaksi. Ini harus dipikirkan dari awal,” ujarnya.
Menurut Jejen, pola yang sama juga harus diterapkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika titik api sudah bermunculan.
Bahkan, kemarau panjang juga mulai berdampak terhadap debit sungai. Sejumlah sungai, termasuk Sungai Barito dan anak-anak sungainya, disebut mengalami penyusutan debit.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan air harus dilihat sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir.
“Harus dipikirkan dari hulu ke hilir. Jangan sampai kita terus-menerus hanya bereaksi setelah masalah terjadi,” katanya.
Jejen menilai pemerintah perlu memiliki program tahunan yang berbasis prediksi cuaca, pengelolaan sumber daya air, perlindungan lahan pertanian dan mitigasi karhutla.
Sebab, kekeringan bukan persoalan yang datang tiba-tiba.
Ketika ancaman sudah diketahui sejak awal, pemerintah semestinya memiliki cukup waktu untuk melakukan pencegahan.
“Jangan sampai ketika panen gagal baru pemerintah sibuk mencari solusi. Ketahanan pangan harus dijaga sebelum petani kehilangan hasil panennya,” pungkasnya.(tim/K-2)
