BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Perempuan tidak cukup hanya menjadi pelaku ekonomi maupun penyampai informasi. Di tengah perubahan teknologi, tantangan lingkungan dan dinamika sosial yang semakin kompleks, perempuan dituntut terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengambil peran lebih besar dalam mendorong perubahan di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM, saat menjadi pemantik dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).
Hastin menilai perempuan memiliki posisi strategis, baik dalam keluarga, perekonomian maupun kehidupan sosial. Peran tersebut harus terus diperkuat melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Penguatan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif dan kewirausahaan juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan.
Perempuan, kata dia, merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas sederhana yang dilakukan perempuan, seperti berjualan sayur, makanan, kue hingga mengembangkan produk rumahan, merupakan bagian dari denyut ekonomi riil.
Karena itu, perempuan tidak seharusnya berhenti hanya sebagai pelaku UMKM.
“Bukan hanya UMKM yang harus naik kelas, tetapi perempuan sebagai sumber daya manusia juga harus naik kelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangga sebenarnya merupakan modal penting untuk dikembangkan menjadi kapasitas yang lebih luas. Mengatur keuangan, menentukan kebutuhan keluarga, berbelanja, menyiapkan makanan, mendampingi anak hingga mengambil keputusan membutuhkan kemampuan manajerial.
Kemampuan tersebut, lanjut Hastin, dapat menjadi fondasi bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam dunia usaha maupun kehidupan sosial.
Namun, untuk bisa naik kelas, perempuan harus memiliki kemauan untuk terus belajar. Perubahan teknologi dan pola komunikasi berlangsung sangat cepat sehingga pengetahuan dan keterampilan harus terus diperbarui.
Kondisi tersebut juga berlaku bagi jurnalis perempuan. Menurut Hastin, jurnalis tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis dan menghasilkan berita, tetapi juga harus memahami perkembangan teknologi digital, media sosial hingga kecerdasan buatan.
“Di tengah perkembangan teknologi, satu hal yang tidak boleh hilang adalah etika, integritas dan keberpihakan pada kebenaran,” tegasnya.
Pahami Karakteristik Lingkungan Kalsel
Hastin juga menekankan pentingnya kompetensi jurnalis dalam mengawal isu lingkungan di Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, pemberitaan lingkungan tidak boleh berhenti pada laporan mengenai munculnya titik api, luas lahan yang terbakar atau kepulan asap. Jurnalis perlu menggali akar persoalan dan memahami karakteristik wilayah yang diberitakan.
Setiap daerah memiliki kondisi ekologis yang berbeda. Kalsel, misalnya, memiliki kawasan rawa dan lahan gambut dengan karakteristik yang berbeda dengan tanah mineral.
Lahan gambut memiliki kemampuan menyimpan air. Ketika kandungan air berkurang dan lahan mengering pada musim kemarau, kawasan tersebut menjadi rentan terbakar. Api di lahan gambut bahkan dapat bertahan di bawah permukaan sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan berbeda.
“Kalau kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan, kita harus melihat karakteristik tanahnya. Kalsel punya wilayah rawa dan gambut yang memiliki karakteristik tersendiri,” ujarnya.
Karena itu, pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Kondisi tanah, tata air hingga kesesuaian jenis tanaman harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan kawasan.
Pemahaman tersebut juga penting bagi media. Jurnalis perlu mampu menghubungkan persoalan karhutla dengan tata kelola lahan, ketersediaan air dan kondisi iklim.
Apalagi, potensi musim kemarau dan kemungkinan terjadinya kemarau panjang dapat diperkirakan. Informasi tersebut semestinya menjadi dasar untuk membangun pemberitaan yang mendorong langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.
Media Jangan Hanya Datang Saat Bencana
Hastin menilai jurnalis perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai lingkungan. Media tidak semestinya hanya hadir ketika api telah membesar atau kabut asap mulai menyelimuti permukiman.
Pemberitaan justru harus dimulai sejak munculnya tanda-tanda risiko, sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pencegahan.
“Peran kita bukan hanya menjadi korban. Kita bisa mencegah, mengeluarkan informasi dan menggerakkan perubahan,” tegasnya.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, jurnalis harus memperkuat pemberitaan dengan data dan narasumber yang memiliki keahlian. Informasi mengenai lingkungan, pertanian, tata air dan karakteristik lahan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi.
Dengan kompetensi yang kuat, media dapat membawa isu lingkungan keluar dari sekadar pemberitaan peristiwa menuju pembahasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan, tata kelola sumber daya alam dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dampak karhutla dan kabut asap, misalnya, bukan hanya persoalan lingkungan. Kualitas udara yang memburuk dapat memengaruhi aktivitas masyarakat dan memberikan risiko lebih besar bagi anak-anak serta kelompok rentan.
Karena itu, pemberitaan lingkungan harus menempatkan kepentingan publik sebagai salah satu pijakan utama.
Hastin mendorong jurnalis perempuan tidak ragu bersuara dan mengambil peran dalam mengawal persoalan tersebut. Kompetensi, keberanian, etika dan integritas menjadi modal penting agar pers mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pada akhirnya, perempuan yang berdaya bukan hanya perempuan yang mampu menjalankan peran di keluarga atau menjadi pelaku ekonomi. Perempuan juga harus menjadi sumber daya manusia yang terus belajar, memiliki kompetensi, berani menyampaikan kebenaran dan mampu mengambil bagian dalam menentukan arah perubahan.
“Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berkembang. Perempuan bukan hanya menjadi objek perubahan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah perubahan,” pungkasnya.
Kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Refleksi Perempuan dan Media yang dibuka Ketua FJPI Kalsek Hj Sunarti didukung Bank Kalsel, PT Ambapres, PDAM dan DLU.(nau/KPO-1)
