Banjarmasin, KP – Menyusul aturan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Pemko Banjarmasin yang menjadi sorotan salah satu anggota DPRD setempat, rupanya membuat gerah Walikota H Ibnu Sina.
Menurut mantan angota DPRD Kalsel ini, yang tidak mengerti dengan persoalan seragam PDH PNS Pemko Banjarmasin itu, hendaknya jangan asal berkomentar.
“Jangan asal bunyi,’’ ucap walikota setengah menyindir, ketika menjawab pertanyaan awak media seusai peluncuran sekaligus sosialisasi Aplikasi Bakulkas milik Disdik Kota Banjarmasin di sebuah hotel di Banjarmasin, Kamis (12/12) pagi.
Pasalnya, lanjut politisi PKS ini, kebijakan soal PDH PNS Kota Banjarmasin itu bukan berasal dari Pemko sendiri. Tapi merupakan aturan pusat, dalam hal ini Kemendagri.
“Sebetulnya itu tidak perlu dipersoalkan. Karena persoalan ini sudah lama, sebagaimana masukan dari Asisten I, kemudian BKPD kepegawaian, dan masalah lainnya juga masih banyak kok di Pemko Banjarmasin ini,’’ katanya.
Khusus seragam PDH itu sendiri, sambung Ibnu, bukan tanpa maksud. Tapi agar lebih mudah mengenali PNS dan non PNS. Ini juga untuk memudahkan orang yang akan berurusan dengan PNS di Pemko Banjarmasin jika yang bersangkutan punya jabatan.
“Ini bukan dalam tes diskriminasi. Karena ini ada aturan dari pusat, bukan aturan yang dibuat Pemko sendiri,’’ tandasnya.
Jadi siapa pun yang memberikan pendapat, tambah Ibnu Sina seperti mengingatkan, sebaiknya lihat aturan terlebih dahulu. Sudah tidak tahu masalah, asal bunyi pula.
“Sebab yang tadinya tidak ada persoalan, setelah muncul asal bunyi, timbul jadi persoalan,’’ pungkasnya. (vin/K-5)
