Pelaihari, KP – Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin menerima laporan hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017 , 2017/2018 dan 2018/2019.
Hal tersebut terungkap saat digelarnya acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta pembukaan rekonsiliasi data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru, Senin (16/12).
Terkait dengan acara tersebut, Bupati Tala H. Sukamta mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yakni tentang penjaminan proses pembelajaran, kemudian evaluasi tentang keberhasilan dalam pembangunan serta data – data dalam perencanaan untuk pemenuhan pendidikan.
“Itu yang harus kita tindak lanjuti agar nanti wajib belajar 12 tahun betul – betul terjamin dalam penyelenggaraan pendidikan di Tala,” ujar Bupati.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Tornanda Syaifullah menyampaikan terkait wajib belajar 12 tahun, sama halnya dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang sifatnya administratif tapi hal tersebut sangat berpengaruh dengan mutu serta kualitas dan hasil belajar siswa.
Kemudian mengenai sistem penjaminan mutu, rata – rata belum memiliki data yang valid dan tidak optimal. “Mungkin kebijakan mas menteri pendidikan nanti akan dirubah, dalam tindak lanjutnya kita liat apakah masih tetap ada atau nanti kita sesuaikan,” ujarnya.
Serta peningkatan kompetensi penerapan kurikulum 2013 yang apakah nanti masih berlaku atau tidak.
“Setidaknya kita bisa tahu kompetensi pengawas, kepala sekolah dan guru yang sungguh sangat berdampak terhadap proses pembelajaran,” ucapnya.
Sementara itu, juga berkaitan dengan masalah evaluasi yang belum optimal dan berdampak kepada peningkatan atau perbaikan kualitas hasil belajar yang ada selama ini.
“Evaluasi yang kami sampaikan adalah perlu adanya pendampingan dalam validasi penginputan mutu, juga masalah penyusunan kebijakan kurikulum turunan dari kurikulum tahun 2013 nampaknya harus dioptimalkan serta perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dengan memperhatikan indeks IPM dan hasil ujian,” jelasnya. (rzk/KPO-2)
