Palangka Raya,KP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia (DPR RI) asal Pemilihan Kalteng Agustiar Sabran menyatakan siap memperjuangkan agar usaha peladang tradisional dengan segala krarifan lokalnya bisa tetap lestari.
Hal itu ia kemukakan pada pertemuan “Hasupa Hasundau” dengan tokoh umat Kriatiani se Kota Palangka Raya, di Betang Hapakat, Selasa (24/12). Masalah peladang tradisional mengemuka pada beberapa bulan terakhir.
Tak terkecuali tokoh umat Kristiani ikut menyoroti masalah ini, pasalnya saat kemarau lalu beberapa petani peladang ditangkap dan “dikriminalisasi” terkait kebakaran hutan dan lahan.
Padahal sejak lama dan turun-temurun peladang membuka hutan dengan membakar, namun hampir tak pernah merembet ke lahan atau hutan sekitarnya. Sebab dibakar dengan kearifan lokal.
Usaha semacam ini menurut Agustiar, yang juga Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kalteng perlu dilestarikan, bahkan ia sependapat bila dikaitkan dengan pariwisata.
Namun disisi lain ia meminta dukungan tokoh adat, dan masyarakat ikut menyuara kannya di berbagai pertemuan baik di Pusat maupun di daerah bagaimana solusi yang tepat masalah berladang tradisional.
Harusnya aparat penegak hukum tidak main pukul rata menyikapi pembakaran lahan di kalangan masyarakat Dayak, sebab orang Dayak juga sangat mengerti mana lahan yang bisa dibuka atau tidak, boleh dan tidak membakar lahan.
Agustiar menyarakan, pertemuan itu sebagai upaya pihaknya selaku wakil rakyat menyerap aspirasi guna diperjuangkan ke Pusat.
Terkait kerukunan umat beragama ditekankan Kalteng sangat kondusif, sebagai contoh didalam huma betang, ada bermacam-macam aliran, mulai Kaharingan, Kristen atau Katolil dan Muslim selalu rukun dan damai.
Dalam kegiatan Hasupa Hasundau itu, yang dihadiri Ketua PGI Kalteng Pdt.Medio diisi dialog atau sesi tanya jawab, dan masukan bagi Agustiar sebagai anggota komisi III DPR RI.
Salah satu aspirasi dikemukakan oleh Sipet Hermanto meminta agar wakil rakyat asal Kalteng ini bisa mengurus lagi masalah RTRWP, kepastian hukum hutan adat dan tata batas daerah. (drt)
