Diskominfo Laporkan Konten Tak Layak

Banjarmasin, KP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, Gusti Yanuar Rifai mengatakan telah melaporkan konten-konten yang tidak layak ditonton anak di bawah umur.

“Kita sudah melaporkan konten yang tidak layak di tonton anak di bawah umur kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk ditindaklanjuti,’’ kata Rifai kepada wartawan, Selasa (13/11).

Hal ini terkait keluhan masyarakat terhadap media sosial yang sering disalahgunakan untuk menyebarkan berbagai informasi hoaks dan menayangkan konten pornografi, yang seringkali di akses oleh anak di bawah umur melalui telepon selular berbasis android.

Menurut Rifai, Kementerian Kominfo lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap konten yang tidak layak di tonton

tersebut, termasuk yang bermuatan pornografi.

“Diskominfo Kalsel hanya membantu mengawasi dan melaporkan temuan informasi hoaks yang beredar, termasuk tayangan yang bermuatan

pornografi,’’ jelasnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.036

Jika memang tayangan tersebut berbau pidana, maka dilaporkan kepada ke polisi, sedangkan pemblokiran konten ataupun peringatan dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas mengaku prihatin dengan bebasnya tayangan di media sosial, sehingga mudah diakses oleh anak-anak, terutama yang bermuatan pornografi.

“Sejauh ini dewan tidak memiliki kewenangan untuk mencegahnya, karena merupakan ranah Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap tayangan yang bermuatan pornografi,’’ kata Suripno Sumas.

Ia cukup memahami kondisi sekarang menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap tayangan yang bebas di tonton anak di media sosial.

“Wajar, jika orangtua mengeluhkan masalah ini, karena anak bisa menyaksikan tayangan pornografi di media sosial,’’ jelasnya.

Jika banyak keluhan masyarakat, tidak menutup kemungkinan Komisi I meminta dinas terkait untuk membahas dan menindaklanjuti, terutama upaya sensor tayangan secara elektronik yang melibatkan penyedia jasa

aplikasi agar dapat memblokir konten-konten pornografi.

“Ini bukan kewenangan dewan, namun jika kondisinya memaksa, kita bisa mengusulkan pembahasan masalah ini,’’ tambah Suripno Sumas. (lyn/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya