Pembebasan Lahan Jembatan Alalak Masih Nego

MAKET JEMBATAN ALALAK – Inilah maket Jembatan Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola yang ditargetkan akhir tahun ini pembebasan lahan selesai. (Istimewa)

Banjarmasin, KP – Menyusul belum adanya kesepakatan soal harga pembebasan lahan di lokasi rencana pembangunan renovasi Jembatan Alalak. Hingga kini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjarmasin masih mengupayakan negosiasi kepada pemilik lahan.

Plt Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ir H Joko Pitoyo mengatakan, pihaknya tak putus asa dan optimis menarget akhir tahun ini soal pembebasan bisa diselesaikan. Ia mengatakan, ada sekitar enam pemilik persil lagi, memang pemilik masih ngotot soal harga yang diberikan.

“Baru tadi kami bernegosiasi kepada pemilik lahan, dengan harapan mereka mau menerima harga yang ditawarkan dan yang terpenting mau bekerjasama untuk akses kelancaran jalan dan  pembangunan insfrastruktur kota, guna mempercantik kota,’’ paparnya di Balaikota Banjarmasin, Selasa (6/11) siang.

Negosiasi ini bukan soal merubah harga, lanjut Joko, namun memberikan pengertian kepada pemilik dimana ini untuk kepentingan bersama dan harus dipahami. “Mudahan saja mereka mau menerima, itu harapan kami, sehingga rencana pembangunan Jembatan Cable Stayed yang nantinya menambah ikon kota Banjarmasin segera terwujud,’’ katanya.

Berita Lainnya

Wawali Hermansyah Ketua APPSBI

Walikota Apresiasi FKDGP Gelar Pengobatan Gratis

1 dari 49
Loading...

Menurut Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin, Ir H Ahmad Fanani, sedikitnya ada delapan pemilik lahan dan bangunan yang menolak pembangunan jembatan yang bakal dijadikan ikon Kota  Banjarmasin itu.

Alasannya satu karena tidak cocok dengan ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Kota yakni senilai Rp7 juta per meternya.

Sementara menurut Fanani, harga itu sudah sesuai dengan penilaian tim apresial yang melakukan survei harga pasaran dimasyarkat.

Meskipun itu, Fanani bersama timnya terus berupaya mendapatkan persetujuan pembebasan lahan dengan batas waktu hingga akhir Desember 2018. Jika pada batas waktu tidak juga disetujui, maka pihaknya akan melakukan sistem konsinyasi, yaitu menitipkan ganti rugi kepada Pengadilan.

Seperti diberitakan KP, 9 pemilik Ruko masih bertahan pada pendiriannya dan meminta harga Rp10 juta permeter. Namun Pemko Banjarmasin sesuai aprisel sebesar Rp7 juta per meter dan belum bisa bertambah lagi harga yang dipatok Pemko Banjarmasin. (vin/K-5)

 

 

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya