Kadin Belum Akui Keberadaan KAD Kalsel

PENGURUS KADIN KALSEL - Memberikan penjelasan terkait Komite Advokasi Daerah (KAD) Kalsel belum terbentuk dan belum memiliki SK resmi yang diklaim pihak lain. (KP/hifni)

Banjarmasin, KP – Wakil Ketua Kadin Kalsel H Rusli menandaskan Ketua Organisasi Komite Advokasi Daerah (KAD) Kalsel belum terbentuk lagi di Bumi Antasari Kalsel hingga saat ini.

Dan dalam pertemuan itu disepakati diberi waktu mediasi selama 2 minggu untuk menyelesaikan pemilihannya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“ KPK juga sudah meminta kepada Sekda Kalsel untuk tidak menandatangani surat itu dan pihak Kadin Kalsel Kalsel sendiri berinisiatif menggelar pertemuan kembali hari Sabtu ini,” tegasnya.

Perlu diketahui setiap pengusaha adalah anggauta KADIN dan ini wajib.

“KAD ini berdiri disini upaya pencegahan terjadinya korupsi dibanua untuk mendukung pemerintah sehingga tidak semudah kita menunjuk seseorang menjadi ketua KAD Kalsel maka saya menujuk Bidang Hukum di Kadin yang maju,” tambah Ketua Kadin Kalsel, Ir Supriadi kepada wartawan dikantornya Rabu (30/10)

Bahkan penjelasan KPK mereka sangat terkejut ketika mendengar Apindo Kalsel tidak pernah berkordinasi dengan Kadin Kalsel dan bahkan didepan rapat kemaren Apindo Kalsel mengatakan bukan anggauta Kadin.

“ Saya akan bawa kejalur Rapimnas Kadin nanti persoalan ini biar tahu kondisi Apindo Kalsel didaerah saat ini tidak mengakui keberadaan Kadin organisasi resmi yang juga mitra pemerintah,” sesalnya.

“Bahkan kesimpulan dalam rapat pertemuan kemaren KAD yang dibentuk Apindo Kalsel belum final dan diberi waktu 2 minggu lagi untuk melakukan evaluasi dan merembukkan kembali,” sambung Wijaya Perkasa Ketua Harian Kadin Kalsel.

Dikatakan Jaya, KPK juga meminta maaf atas kekisruhan serta kesalahanya yang sebelumnya tidak melakukan koordinasi dan komunkasi sebelumnya dengan Kadin Kalsel.

Hal ini katanya diucapkan Yoyo dari KPK diforum rapat dan meminta kepada Gubernur Kalsel untuk tidak buru-buru menggeluarkan SK KAD Kalsel.

Sehingga keberadaan KAD di Bumi Antasari ini belum resmi karena tidak ada lagi SK resminya walaupun mereka sudah mengklaim dionline.

“ Kami akan gelar pertemuan rapat kembali nanti juga akan hadir dari KPK dan pihak terkait lainnya yang diinisiasi pihak Kadin Kalsel sendiri dalam waktu dekat,” tegasnya.

“ Saya pertanyakan keabsehan ini karena perosesnya tidak benar kemudian tidak memiliki SK resmi dan penyelenggara tidak berkordinasi resmi dengan Kadin,” tutup Wijaya Perkasa. (hif/k-1)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...