Kekurangan Pasokan Dituding Pangkal Masalah Gas Elpiji Melon

RAPAT KERJA - Komisi II DPRD menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan pihak Pertamina dan Bagian Perekonomian Sekdako Banjarmasin, Jumat (18/10), untuk membahas dan mencari solusi menyikapi sering terjadi kelangkaan dan dijualnya harga gas elpiji 3 kilogram di atas HET.

ANJARMASIN, KP – Kebijakan pemerintah mengurangi beban APBN dengan melakukan konversi bahan bakar minyak ke gas elpiji terus menjadi persoalan di masyarakat karena dalam pelaksanaannya hingga kini masih terus belum berjalan dengan baik.

Masalahnya, selain sering terjadi kelangkaan hingga membuat warga terus antre untuk mendapat bahan bakar, pemerintah juga belum mampu mengendalikan harga kebutuhan bakar gas tersebut, khususnya di tingkat pangkalan dan eceran.

Terbukti, di tingkat pengecer harganya gas elpiji 3 kilogram mencapai Rp25 ribu hingga Rp35 ribu jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17.500 ribu dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Kembali terjadinya kelangkaan dan melambungnya harga gas elpiji khususnya 3 kilogram dan mendapatkan subsidi dari pemerintah ini tak pelak membuat masyarakat tidak mampu lagi-lagi dibuat panik dan menjerit.

Pantauan {{KP}}, hampir di seluruh pangkalan di Kota Banjarmasin yang menjual gas 3 kilo terlihat selalu dijejali ratusan warga baik pria maupun wanita mengantre sambil menenteng gas 3 kilo yang sudah kosong saling berdesakan untuk membeli tabung gas berbentuk melon itu.

Menyikapi keluhan warga itu, tak pelak membuat berbagai kalangan, tidak terkecuali Komisi II DPRD Kota Banjarmasin mendesak Pemko melalui SKPD terkait dan Pertamina untuk mengambil langkah sistematis untuk mengatasi masalah ini.

Apalagi diketahui jatah atau kuota tabung yang disediakan oleh PT Pertamina khususnya untuk Kota Banjarmasin, ternyata masih kurang hingga 800 ribu tabung lebih.

“Padahal kebutuhan kita mencapai 4,4 juta tabung, sedangkan yang tersedia hanya 3,5 juta tabung. Jadi kurangnya masih mencapai 800 ribu tabung,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Faisal Hariyadi, usai menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina dan Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin, Jumat (18/10).

Ia mengatakan, rapat kerja dengar pendapat ini guna menindaklanjuti keluhan masyarakat dari hasil reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Banjarmasin di lima kecamatan Kota Banjarmasin belum lama ini.

Dikatakannya, sejauh ini berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga yang terjadi, tentu saja sulit dilakukan. Jika faktanya memang demikian, ujarnya, maka hanya upaya kecil seperti pengawasan ketat distribusi hingga operasi pasar yang bisa dilakukan dalam mengatasi kelangkaan ini.

“Dalam waktu dekat, pihak Pemko Banjarmasin berkoordinasi dengan PT Pertamina akan melakukan operasi pasar di 52 kelurahan yang ada. Dalam waktu dekat di 15 titik kelurahan yang menjadi sasaran reses anggota dewan kemarin,’’ ungkapnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono mengaku, sudah sangat resah dan merasakan pula dampak kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji melon tersebut. Mengingat pada setiap pelaksanaan reses dewan, selalu menjadi keluhan masyarakat.

“Makanya kami melakukan rapat ini dengan Bagian Perekonomian dan Pertamina, supaya ada langkah tegas dan cepat mengatasi persoalan ini,’’ cecar Bambang.

Pihak Pemko Banjarmasin, tegasnya, sudah berjanji melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah provinsi, sebagai upaya meminta atau mengajukan penambahan jatah elpiji bagi masyarakat miskin tersebut.

“Termasuk menerbitkan Perwali larangan pengecer menjual tabung gas tiga kilo, selain pihak pangkalan resmi,’’ ucapnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin, Rusdi Aziz berharap, berbagai keluhan dan masalah elpiji melon bagi warga miskin itu, dapat teratasi dalam waktu dekat. Selambatnya pada tahun 2020 sudah tidak terjadi lagi.

Kendati ada kekurangan jatah atau kouta yakinnya, bila sudah tepat sasaran maka kelangkaan dapat sedikit diminimalisir, karena mereka yang menerima atau membeli dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) benar-benar warga miskin dan UMKM yang terdaftar.

“Kami juga segera menerbitkan kartu khusus, yang bisa digunakan oleh masyarakat penerima dan benar-benar berhak menerima atau membeli gas tiga kilogram ini,’’ tandasnya. (nid/K-5)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...