Cegah Karhutla Harus Permanen

Banjarbaru, KP – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel.

“Dan pencegahannya harus terus dilakukan permanen,” kata Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, ketika resmi menutup In House Training yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Rabu (31/10).

Semua ditandai dengan penyemprotan air dilakukan gubernur

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin dalam mengatakan, hampir setiap musim kemarau tiba, karhutla menjadi masalah, yang menyita energi untuk menanganinya.

Termasuk energi dan sumberdaya yang digunakan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

“Bagaimanapun caranya, pengendalian kebakaran lahan, hutan dan permukiman harus kita upayakan semaksimal mungkin. Bila kita biarkan, dampaknya bukan hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga permasalahan lingkungan, mengakibatkan gangguan kesehatan dan hambatan jalur transportasi, dan bahkan bisa mengganggu investasi” ucap Paman Birin.

Berita Lainnya

Pemko Lalai dan Gagal Jadi Teladan

BirinMu Optimis Menang 70% di Pilgub Kalsel

1 dari 1.031

Ia berpesan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta permukiman, semestinya harus direncanakan dengan baik.

Sehingga kebakaran bisa kita kendalikan sedini mungkin.  

Selain itu, ia mengatakan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mencegah hal-hal yang memicu timbulnya kebakaran, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, sosialisasi, penegakkan hukum maupun cara lainya yang dapat mencegah kebakaran.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran adalah peran serta masyarakat. Peran masyarakat ini tidak muncul begitu saja, untuk itu Gubernur mengharapkan adanya pendekatan dan komunikasi yang baik,

Sehingga terbangun suatu pemahaman yang sama terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sementara itu, Kastpol PP Provinsi Kalsel, Zakli Asswan menjelaskan training ini menyatukan Satpol PP dan Damkar diseluruh kabupaten/kota, disamping harus mengetahui aturan dan tahapan Pilkada.

“Karena saat ini ada perubahan aturan dalam pelaksanaannya, seharusnya tahun 2021 menjadi tahun 2020,” ujarnya. (*/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya