Jakarta, KP – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melakukan review pengarahan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya kerja tim dalam mensinergikan tujuan pembangunan. Bukan ego sektoral, daerah dan ego instansi.
Review itu disampaikan Paman Birin, seusai menerima buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).
Program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim. Semua harus fokus dan bersinergi saling mendukung.
“Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah,” urai Gubernur Kalsel mengutip pidato Presiden.
Paman Birin menyampaikan satu pesan penting yang disampaikan Presiden dan harus menjadi atensi adalah memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis.
“Tetapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99% atau 100%,” terangnya mengutip pesan dari pidato Presiden Jokowi.
Paman Birin menyebut Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kepala Negara, meminta penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari,” ucap paman Birin.
Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi juga menyerahkan DIPA senilai Rp1.767 triliun.
Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Presiden Jokowi mengingatkan ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.
Paman Birin menekankan, review pesan penting Kepala Negara ini harus menjadi atensi Bupati dan Walikota dan Kepala SKPD di Provinsi Kalsel.
Pasalnya, apa yang telah menjadi wanti- wanti Presiden Jokowi jika tidak dilaksanakan akan berdampak negatif bagi pembangunan daerah.
Sementara itu dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Sri, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan birokrasi. (Bdm/KPO-2)
