Banjarmasin, KP – Kalsel akhirnya mendapatkan tambahan lima unit Bus Rapid Transit (BRT), bantuan dari Kementerian Perhubungan RI pada akhir tahun ini.
“Kita sudah menerima tambahan lima unit BRT lagi untuk melayani masyarakat Kalsel,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani kepada wartawan, Kamis (12/12), di Banjarmasin.
Bahkan MoU antara Pemprov Kalsel dan Kementerian Perhubungan RI tentang hibah lima unit BRT ini sudah dilakukan pada pekan lalu, dan bus sudah ditempatkan di Terminal Km 17.
Menurut Sahrujani, tambahan lima unit BRT ini, dikarena Kalsel dinilai mampu mengoperasionalkan BRT, dengan mengalokasikan anggaran untuk transportasi massal ini.
“Kalsel sudah menyediakan alokasi anggaran untuk operasional BRT ini, dan dinilai Kementerian Perhubungan cukup berhasil,’’ ungkap politisi Partai Golkar ini.
Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat menambah lima unit BRT lagi untuk empat provinsi lainnya, termasuk Kalsel, seperti Lampung, DI Yogyakarta dan Sumatera Utara.
“Ini kelihatannya dialihkan dari provinsi lain yang tidak mampu mengelola BRT, sebagai transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat di daerah,’’ tambah Sahrujani.
Ia mengungkapkan, lima bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang sudah dioperasionalkan sejak Mei 2019 lalu cukup diminati masyarakat dengan rute Banjarbakula, yakni Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
Rencananya, tambahan lima unit BRT ini diperuntukan bagi operasional pelayanan bandara, dengan adanya terminal penumpang yang baru ini, agar masyarakat mudah mendapatkan moda transportasi.
“Saat ini sedang dilakukan tahap uji coba dan simulasi untuk melayani ke kawasan Bandara Syamsuddin Noor,’’ katanya.
Dengan simulasi itu, masyarakat pengguna jasa penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa mengetahui. Termasuk, para sopir bisa mengetahui berapa jam untuk mengangkut penumpang sampai ke kawasan Bandara Syamsudin Noor.
“Kemudian, juga akan menambah rute BRT untuk melayani jalur ke Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,’’ ujar politisi dari daerah pemilihan Kalsel V, yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong. (lyn/KPO-2)
