Senator DPD RI ‘Terbawa-bawa’ Diperkara Bupati Ansharuddin

BERI PENJELASAN – Terdakwa Ansharudin memberikan keterangan singkat kepada awak media, usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. (KP/HG Hidayat)

BANJARMASIN, KP – Perkara penipuan cek kosong yang melilit Ansharuddin (saat ini Bupati Balangan) kembali disidangkan dengan agenda pembacaan eksepsi, di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (2/12)

Menariknya, Kuasa Hukum Ansharuddin, Muliddin, dalam eksepsinya memaparkan dalil yang dilaporkan pelapor, sama sekali tidak memiliki bukti.

“Terlebih setelah menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara lengkap,” ujarnya, pada sidang dipimpin Sutarjo selaku Ketua Majelis Hakim, yang juga seharinya Ketua PN Banjarmasin.

Eksepsi itu sebagai nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Agus Subagya, sebagaimana sidang awal pekan lalu, karena kliennya dipatok melanggar pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan.

Disebut Muliddin, pada 23 April 2018 pelapor memberikan laporan menerima cek dari Ansharuddin. Sementara pada hari yang sama, terdakwa berada di Jakarta.

“Informasi keberadaan di Jakarta ini bisa dikonformasikan dengan salah satunya, Habib Banua,” jelas Muliddin.

Orang yang disebut-sebut Habib Banua ini, tak lain adalah Habib Abdurrahman Bahasyim, asal Kalsel, yang sekarang salah satu senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan juga beberapa orang lainnya. Sebelumnya JPU dalam dakwaan ada pula sebut-sebut nama M Fizkri.

Sisi lain, Muliddin juga menyayangkan dakwaan atas kilennya itu.

“Karena kalau proporsional melihat kasusnya, tidak akan sampai bergulir ke pengadilan,” ujarnya.

Eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Ansharuddin, intinya menilai dakwaan yang ditujukan kepada kliennya tidak didukung bukti yang akurat.

“Lebih lebih lagi dalam penyidikan kepada tersangka dalam hal ini klien kami, tidak didahului dengan adanya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang biasanya ditujukan pada kejaksaan,’’tegas Mulidin

Ia pun menilai, yang dituduhkan JPU kepada kliennya hanya menuruti arus dari penyidikan, yang berakibat kliennya duduk di kursi terdakwa.

“Sebetulnya apa bila kliennya ditangani secara profesional dan propesional maka klienya tidak duduk di kursi terdakwa,” bebernya.

Kemudian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terindikasi kabur. Mengingat, JPU tak menyertakan secara detail jam atas pokok perkara terkait transaksi uang Rp1 miliar itu.

Berkas perkara yang secara formil diminta dari berita acara pemeriksaan saksi atau korban, Dwi Putra Husnie, Mukhlisin, Rusian menyatakan transaksi dilakukan pada Senin, 2 April 2019, pukul 11.00.

Padahal, pada 2 April 2019, pukul 11.00 hingga malam hari, Bupati melantik 65 BPD se-Kecamatan Halong, Balangan.

Jadi, ia menilai dakwaan yang disampaikan JPU pada terdahulu kabur dan tidak terperinci, sementara waktu kejadian yang dicantumkan, terdakwa tengah berada di Paringin, bukannya di Banjarmasin.

Jadi, sebutnya, Pengadilan Banjarmasin kurang tepat menyidangkan kliennya, karena kejadian antara pelapor dan terlapor di kediaman resmi Bupati Balangan, maka selayaknya pengadilan Paringin yang menyidangkan.

Sementara Bupati Ansharuddin seusai sidang, kepada wartawan mengucapkan terima kasih kepada awak media yang terus mengikuti perkembangan kasusnya.

Ia berharap, yang dituduhkan pada dirinya dapat dapat diinformasikan kepada masyarakat.

“Biarlah masyarakat yang menilai siapa benar dan siapa salah,” ujarnya lagi.

[]Pelapor Ansharuddin Bukan Orang KPK

Pada sidang itu terungkap pula, kalau si pelapor yang mengaku merupakan bagian dari Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK), tetapi ternyata si pelapor adalah karyawan swasta.

Alasan pengakuan pelapor dari KPK untuk ‘meng-uruskan’ terdakwa kalau terdapat jeratan hukum pada diri terlapor.

“Untuk itu kami memohon kepada majelis untuk dapat membatalkan dakwaan yang disampaikan tersebut dan memulihkan nama baik terdakwa,’’ harapnya.

Usai pembacaan eksepsi ketua majelis hakim Sutardjo memberikan waktu kepada JPU untuk menyampaikan jawaban eksepsi ini, pada sidang mendatang, Kamis (5/12).

“Jika hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa, persidangan akan dilanjukan dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Menurut dakwaan JPU Agus Subagya, terdakwa bermula akan membayar hutangnya dengan pihak ketiga dalam hal ini H Supian Suri. Karena tidak memiliki uang kontan terdakwa kemudian menemui saksi H Mukhlisin untuk meminta bantuan mencari pinjaman guna melunasi hutangnya kepada H Supian Suri.

Akhirnya diadakan pertemuan dengan Dwi dalam satu tempat di Banjarmasin, dan Dwi atau korban dalam perkatra ini bersedia meminjamkan uangnya Rp1 miliar.

Pada saat itu Dwi mendatangi terdakwa untuk menagih janji terdakwa, tetapi karena tidak tidak punya uang kontan seperti yang ditagih, terdakwa hanya punya Rp300 juta.

Oleh korban, menurut dakwaan jumlah tersebut di tolaknya, karena korban tidak mau pembayarnnya di cicil. Kemudian terdakwa memberikan cek Bank Kalsel, ternyata ketika diuangkan di Bank Kalsel Cabang Jakarta, dananya nihil. (hid/K-2)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...