Dewan Desak Pemkab Sampaikan DPA

KASONGAN,KP – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Nanang Suriansyah desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan sampaikan DPA tahun anggaran 2020 kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab setempat. Desakan ini disampaikannya kepada sejumlah media, Selasa (28/1) kemaren.

Pasalnya, semua program dan kegiatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Katingan tahun anggaran 2020 sudah dibahas dan ditetapkan oleh Pemkab bersama DPRD stempat pada tahun 2019 yang lalu. “Bahkan Pemkab telah berjanji untuk melaksanakan semua program dan kegiatan tersebut secepatnya, sesuai dengan mekanisme yang ada,“ terang Nanang.

Jika DPA ditunda untuk disampaikan kepada masing-masing OPD menurut dia, panitia lelang baik pengadaan barang dan jasa maupun pekerjaan berupa fisik akan tertunda pula. Kalau tertunda pelelangannya, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kinerja semua OPD. Bukan pekerjaan di lapangan yang dikerjakan oleh pihak ketiga saja, tapi besar kemungkinan berpengaruh pula terhadap kierja admnistrasi di masing-masing OPD. “Dampak seperti ini yang tidak kita kehendaki,“ tegas legislator Partai berlogo pohon beringin ini.

Berita Lainnya
1 dari 460
Loading...

Terkait dengan keterlambatan penyampaian DPA tahun anggaran 2020 ini pula, dirinya mempertanyakan di mana kira-kira kendalanya. Apakah di Bappelitbang atau hanya masih diproses di masing-masing OPD. “Karena, sampai saat ini saya belum mendapat informasi dari OPD ataupun dari panitia lelang untuk melaksanakan lelang berbagai proyek yang akan dipihak ketigakan, begitu pula do lapangan belum ada rekanan yang bekerja, “ akunya.

Jika lelang terlambat, lanjutnya, secara otomatis pula semua agenda di masing-masing OPD juga ikut bergeser. Dan jika semua kegiatan bergeser dikhawatirkan waktu yang sudah dijadwalkan selesai dalam mengerjakan semua proyek tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi waktu kerjanya, dampak yang bakal terjadi menurutnya bukan hanya daerah saja yang dirugikan, tapi akan merugikan juga bagi masyarakat yang akan menikmati hasil pekerjaan tersebut. “Karena, yang semestinya masyarakat sudah menikmati jalan yang dibangun oleh Pemkab, sampai waktunya ternyata belum juga dapat dinikmatinya lantaran mengalami pergeseran waktu pengerjaannya,“ jelasnya.

Bahkan, lantaran keterlamabatan pelelangan itu pula, akan akan berakibat terhadap kualitas pekerjaan dimaksud. Karena, rekanan akan mempercepat pekerjaan tersebut, sementara waktunya mepet atau mendesak. (Isn/K-8)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya