Banjarmasin, KP – Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalimantan Selatan (Kalsel) kalau tidak dipikirkan sekarang akan membahayakan untuk ke depannya.
“Selama ini sudah diketahui overload (kelebihan beban/terlalu penuh), yang luar biasa. Kalau tidak dipikirkan sekarang akan membahayakan untuk ke depan. Sangat memprihatinkan, karena jumlah tahanan dan narapidana mencapai 10 ribu orang lebih,” kata Kakanwil Kemenhumham Kalsel, Agus Toyib.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel mengeluhkan kondisi lembaga pemasyarakat (Lapas) di Kalsel itu di pertemuan dengan anggota DPRD Kalsel, Rabu (22/1/2020).
“Kondisi Lapas di Kalsel ini sangat memprihatinkan, karena jumlah tahanan dan narapidana mencapai 10 ribu orang lebih,” kata dia lagi.
Saat pertemuan dengan Komisi I DPRD Kalsel yang dihadiri Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, Agus mengungkapkan, kondisi ini tentunya sangat tidak memadai dengan dengan daya tampung Lapas yang ada di Kalsel.
Seperti di Lapas Teluk Dalam, kapasitasnya hanya mampu menampung 366 orang napi, namun kenyataannya saat ini dihuni lebih dari 2.600 orang napi.
Apalagi keberadaan Lapas juga menyangkut hajat orang, ada masyarakat yang perlu diperhatikan, sehingga sangat relevan menyampaikan hal ini kepada DPRD Kalsel agar bisa dibantu untuk membangun Lapas baru.
“Kita perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, baik Pemprov Kalsel maupun kabupaten/kota, agar bisa mempercepat realisasi pembangunan Lapas baru”, tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin mengapresiasi kedatangan Kakanwil Kemenkumham RI Kalsel beserta jajaranya.
“Saya sangat mengapresiasi Kakanwil Kemenkumham. Karena kami bisa secara bersama-sama berbicara persoalan-persoalan di Kemenkumham Kalsel,” kata Bang Dhin, panggilan akrab Syaripuddin.
Menurutnya, persoalan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh Kemenkumham, Polda, TNI, tapi semua pihak harus ikut terlibat menyelesaikan.
Terkait Lapas yang over kapasitas dan tingginya tingkat hunian lapas terkait kasus narkoba, hal ini akan menjadi program kerja ke depan bagi Komisi I DPRD Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, selain permasalahan lapas, juga terungkap permasalahan lain, seperti keinginan untuk mendorong dan mendaftarkan aset-aset daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan menjadi kekayaan yang tidak bisa dimiliki atau diklaim daerah lain. Termasuk masalah imigrasi dan produk peraturan perundang-undangan agar lebih berkualitas dengan saling melibatkan perancang dan tim hukum yang ada di DPRD maupun di pemerintah daerah. (lyn/K-4)
