Seminar Pengelolaan Kas Negara tahun 2020 di Kanwil Perbendaharaan

Palangka Raya, KP – Untuk mengoptimal pelaksanaan pengelolaan Kas Negara anggaran tahun 2020, kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan seminar sehari di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan jalan Tjilik Riwut km.1 Palangka Raya, Kamis (23/1).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal0 Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan dalam sambutannya Seminar Kebijakan APBN TA 2020 dan Optimalisasi Pengelolaan Kas Negara ini sengaja dilaksanakan pada awal tahun anggaran, untuk memberi gambaran menyeluruh tentang Kebijakan APBN yang akan dilaksanakan Pemerintah pada tahun anggaran 2020 ini.

Hal tersebut sangat penting, agar diketahui oleh kita bersama bahwa APBN merupakan salah satu alat pemerintah dalam mencapai tujuan.

Karena dari dana APBN TA 2020 Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar Rp. 24,42 Triliun itu dengan alokasi dana APBN untuk Belanja Pegawai Kementerian Lembaga sebesar Rp.6,63 Triliun dan dana transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp.17,79 Triliun.

Sedangkan dalam tahun anggaran 2019, penyerapan anggaran dari APBN Provinsi KalTeng adalah sebagai berikut Belanja Pegawai pagu tersedia Rp. 1.999 Triliun yang dapat terserap sebesar Rp.1.996 Triun atau 99,83% Belanja Barang pagu tersedia Rp.2.66 Triliun dan yang terserap sebesar Rp.2.41 Triliun atau 98, 81% Belanja Modal dari pagu Rp.1.90 Triliun dapat terserap sebesar Rp. 1.79 Triliun atau 94,54% sedangkan Belanja Bantuan Sosial dari pagu Rp.18.10 Milyar terserap Rp.28.08 Milyar atau 99,71% imbuh Ratih.

Sementara untuk dana fisik dan dana desa terserap sebesar Rp.2.75 Triliun atau 96,67% dari pagu APBN TA 2019 sebesar Rp.2.84 Triliun.

Realisasi bukanlah indikator untuk mengukur Kinerja dari Pelaksanaan APBN karena Realisasi belum bisa menggambarkan secara baik efektivitas dan efisien pencapaian out put dari kegiatan.

Karena untuk mengukur Efektivitas dan Efisiensi kerja tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun 12 Indikator untuk Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA) sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil kinerja SKPD masing- masing lembaga.

Indikator-indikator tersebut untuk mendukung prncapaian Program Pemerintah dalam Manajemen Kas Negara untuk meningkatkan Kualitas Lapiran Keuangan.

Ditjen Perbendaharaan juga memberikan penghargaan kepada SKPD yang telah melaksanakan kerja kerasnya dalam memberikan Laporan Keuangannya yang baik.

Untuk itu kami sepakat memberi 3 kategori antara lain: Kategori pagu Besar dengan pagu diatas dari 10 Milyar diberikan penghargaan kepada Polres Katingan dari pagu Rp.43.370.980.000,- dengan Nilai IKPA 99,42% dengan realisasi sebesar 101, 36%; Untuk jumlah Pagu Kategori Sedang (3-10 Milyar) dari Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dari pagu Rp.8.830.439.000 dengan Nilai IKPA 100 % realidasi 96,61%; sedangkan dengan Pagu Kategori Kecil ( kurang dari 3 Milyar) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok dengan Pagu Rp.3.230.362.000,- dengan Nilai IKPA nta 100% serta Realisasi 98,11%.(Yld/KPO-2)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...