Terpidana Korupsi Alkes Datu Sanggul Ajukan PK

Banjarmasin, KP – Terpidana Pambudi Bowono, yang tersangkut korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datuk Sanggul Kabupaten Tapin tahun 2016, kini mengajukan peninjauan kembali (PK) perkaranya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Terpidana Pambudi merupakan Direktur PT Mitratec, pada sidang pengadilan tingkat pertama dibebaskan oleh majelis hakim yang waktu itu pimpinan majelis hakim Femina Mestikawati.

Warga Semarang tersebut kemudian menjalani hukuman penjara di Semarang, lantaran putusan kasasi dari Mahkamah Agung menjatuhkan vonis selama 3 tahun yang dijalani di Semarang.

Melalui kuasa hukumnya Dedi Heriyadi, mengajukan PK pada Selasa (28/01/2020), kemudian di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Teguh Sentosa, menolak keinginan terpidana untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Majelis menetapkan pengadilan tetap di Banjarmasin, terpidana cukup dikuasaikan kepada pengacaranya.

“Karena tidak ada kewajiban terpidana untuk menghadiri sidang, sebab sudah diwakilkan penasehat hukum, maka dengan ini kami menolak keiinginan tersebut,” ujar Teguh.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...

Sementara itu, Dedi Heriyadi menyatakan punya alasan memilih sidang di Pengadilan Semarang. “Kami punya alasan kenapa kami minta di Semarang, karena klien kami ditahan di Lapas Semarang,’’ ujar Dedi.

Karena ditolak, Heri kemudian melanjutkan menyerahkan memo PK yang isinya akan menghadirkan saksi ahli untuk perkara Pambudi Bowono.

“Saya minta waktu dua minggu ke depan untuk menghadirkan saksi ahli,” ujar Heri yang diiyakan ketua majelis hakim.

Kepada media usai sidang, Dedi Heriyadi mengatakan, kalau pada kasasi kliennya divonis selama 3 tahun denda Rp200 juta subsider 5 tahun. Sementara uang pengganti menurut Dedi akan diusahan digantikan supaya tidak kena subsider.

Sementara menyangkut PK, ia mengatakan, tidak mengajukan novum baru, namun hanya akan menghadirkan saksi ahli yang nantinya bisa menerangkan keuntungan perusahaan yang dianggap oleh JPU sebagai kerugian negara.

Selain saksi ahli menurut Dedi, PK itu diajukan karena adanya kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan, sehingga kliennya harus menjalani hukuman penjara. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya