Belum Ada Tersangka Baru Perkara Alkes

Kami belum tahu apakah ada tersangka baru selain dua yang telah ditetapkan penyidik kepolisian, kita tunggu saja hasilnya

BANJARMASIN, KP – Sampai saat ini belum ada tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin.

Mengingat, belum ada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari penyidik yang diterima.

“Kami belum tahu apakah ada tersangka baru selain dua yang telah ditetapkan penyidik kepolisian, kita tunggu saja hasilnya,’’ ungkap Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin Arief Ronaldi, ketika berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (10/02/2020).

Ia mengatakan, saat ini yang sudah diterima selain terdakwa Misrani dan dari unsur pemenang lelang yakni PT Buana Jaya.

JPU yang menangani perkara ini menyebut, penyidikan masalah dugaan korupsi alkes ini, penyidik harus mendatangkan saksi-saksi dari luar pulau yang memakan waktu dan biaya.

Sementara dalam persidangan kemarin itu, JPU menghadirkan dari unsur Kelompok Kerja (Pokja) yang biasanya dikenal sebagai panitia lelang.

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...

Salah satu anggota Pokja Asiatun dalam kesaksiannya mengatakan, dalam pengadaan alkes terdapat 48 pemborong yang mendaftar melalui online.

Tapi, dari hasil seleksi hanya terdapat empat kontraktor, kemudian ada tiga yang melengkapi persyaratan dan satu gugur karena kelengkapan administrasi yang kurang.

Asiatun yang sehari-hari sebagai staf pada bagian Pengadaan barang dan jasa pada rumah sakit milik Pemprov Kalsel tersebut, menyebutkan tidak ful time sebagai anggota pokja.

“Namun penetapan pemenang lelang karena penawaran yang terendah dan dimenangkan PT Buana Jaya,” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, terdakwa diduga korupsi pada proyek pengadaan alkes di 2015. Yang mana, dalam pengadaannya terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.

Sehingga dalam dakwaannya, JPU beranggapan penetapan harga alkes tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp3,1 miliar lebih dari anggaran Rp12,8 miliar.

Atas itu terdakwa dikenakan pasal 2 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.

Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya