Lima Bulan Bertugas Tatib Baru DPRD Banjarmasin Belum Juga Disahkan

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin belum memiliki pedoman paten dalam menjalan tugas serta fungsinya dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, karena Peraturan Tata Tertib Dewan (Tatib) baru sampai sekarang belum juga disahkan.

Padahal, keanggotaan DPRD Kota Banjarmasin, masa bakti periode 2019–2024 produk hasil pemilu legilastif (Pileg) 17 April 2019 yang dilantik dan diambil sumpahnya 9 September 2019 lalu itu, sudah sekitar lima bulan melaksanakan tugasnya.

“Saat ini, masalah tatib dewan sudah dibahas, namun selama belum ada tatib baru atau belum disahkan, maka peraturan tatib lama untuk sementara tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tetap menjadi acuan dasar dalam setiap rapat-rapat di DPRD,’’ ujar Ketua Badan Perancang Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif.

Dihubungi KP, Minggu (9/2/2020), Arufah mengemukakan, tahapan-tahapan yang dilalui dalam menyusun tata tertib dewan bermula dari pimpinan sementara yang bertugas menfasilitasi penyusunan draf Tatib DPRD.

Setelah itu, menyampaikan kepada pimpinan DPRD definitif untuk dibahas Bapemperda. Ditingkat Bapemperda, ujarnya, kemudian dilakukan singkronisasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Hasil pembahasan di Bapemperda selanjutnya disampaikan kembali ke pimpinan dewan untuk dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang,’’ katanya.

Lebih jauh ia mengemukakan, sebenarnya pembahasan Tatib Baru DPRD Kota Banjarmasin sudah memasuki tahap finalisasi. Namun, ujarnya, sebelum disahkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna terlebih dahulu dimintakan evaluasi dari Pemprov Kalsel.

Berita Lainnya
1 dari 1.820
Loading...

Dikemukakan Ketua Bapemperda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, berdasarkan hasil evaluasi ternyata ada beberapa hal muatan lokal dalam aturan Tatib yang dimintakan untuk disempurnakan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin priode 2014–2019 ini mengatakan, dalam Tatib diatur terkait kedudukan, susunan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawab dewan beserta alat kelengkapannya.

Lebih jauh Arufah mengatakan, DPRD Kota Banjarmasin tidak bisa menggunakan Tatib lama yang dipakai saat periode 2014-2019. Pasalnya, karena Tatib tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 tahun 2016.

Sedangkan Tatib baru harus mengacu pada PP Nomor : 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga PP Nomor : 10 tahun 2016, sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai acuan.

“Namun demikian selama tatib baru belum disahkan, maka dibolehkan untuk sementara menggunakan Tatib Lama,’’ ujarnya.

Arufah Arif mencontohkan, berdasarkan PP Nomor : 12 tahun 2018, masa jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) adalah 2,5 tahun. Sedangkan tatib dewan sebelumnya tidak mengatur itu, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menyinggung fungsi dan tugas Badan Kehormatan (BK) Dewan, ia menjelaskan, dalam perubahan tatib baru tugas dan fungsi serta kewenangan BK lebih dipetegas lagi. Hal itu dimaksudkan, dalam kerangka untuk menjaga, harkat dan matarbat dewan. Termasuk, soal kewenangan BK dalam menyikapi anggota dewan yang suka bolos alias mangkir.

“Setidaknya, meski tidak ada keharusan anggota dewan masuk setiap hari kerja, namun sebagai wakil rakyat ajib menghadiri setiap rapat paripurna, maupun rapat-rapat yang digelar alat kelengkapan dewan lainnya,’’ tandas Arufah Arif. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya