Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Dua Raperda Eksekutif

Batulicin, KP – Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi Terhadap dua Raperda Eksekutif di Gedung DPRD Tanbu Kamis, (30/01/2020). 

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD H. Supiansyah, terkait pengambilan keputusan terhadap Raperda Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Raperda Penghapusan Desa Gunung Hatalau Meratus Raya di Kecamatan Mantewe.

Pada pengambilan keputusan tersebut, Fraksi-fraksi DPRD menyetujui dua  Raperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sejumlah fraksi juga memberikan saran dan masukan kepada pihak eksekutif terkait Perda tersebut, seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat agar mengetahui tatacara pendirian BUMDes. 

Bupati Tanbu, H. Sudian Noor dalam sambutanya mengatakan, dua perda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan tertibnya administrasi jumlah Desa di Kab Tanbu, serta menjadikan Bumdes sebagai roda penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian masyarakat perdesaan.

Menurutnya setelah ditetapkannya perda maka pemerintah daerah melalui SKPD terkait melakukan sosialisasi dan melaksanakan perda tersebut. 

Berita Lainnya
1 dari 1.181
Loading...

Pada kesempatan itu pula, di hadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati menyampaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, diantaranya permasalahan blangko e-KTP yang kosong sehingga pemerintah daerah hanya mampu menerbitkan KTP sementara.  “Blangko e-KTP dari pusat sering kosong, sehingga Tanbu hanya bisa menerbitkan KTP sementara,” sebutnya.  

Dihadapan DPRD, Bupati minta persetujuan DPRD agar pemerintah daerah mengadakan sendiri blangko e-KTP tersebut. 

“Ini kita lakukan agar masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan e-KTP. Kasihan masyarakat jauh-jauh datang untuk mengurus e-KTP ternyata blangkonya kosong dan hanya menerima KTP sementara saja,” ujarnya.

Terkait dengan BUMDes, Bupati mengatakan beberapa alasan BUMDes di Tanbu tidak berjalan dengan maksimal.

“Semua BUMDes tentunya ingin maju dan berhasil. Tetapi permasalahanya ada pada kurangnya ilmu dan minimnya pelatihan yang diberikan untuk para pengelolanya. Untuk itu, kedepannya pemerintah daerah berharap ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes,” sebutnya. 

Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah menyambut baik dengan usulan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan pengadaan blangko e-KTP. 

Ia menambahkan agar pemerintah daerah menganggarkan usulan tersebut dan DPRD akan mendukung untuk kepentingan masyarakat. (rel/han)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya