Antispasi Covid Pemkab Tanbu Batalkan Harjad Dan Membuat Edaran Tentang Libur Sekolah Sementara

Batulicin, KP – Menyusul kian menyebarnya Virus Corona (Covid-19) yang terjadi dibeberapa kota di tanah air, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaui Sekretaris Daerah Tanbu H Rooswandi Salem, akan melakukan langkah antisipasi dimulai dengan membatalkan acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke 17, serta rangkaian perayaan Mappanre Ritasi ‘E yang rencana digelar 1 April hingga 19 April 2020 mendatang.

“Untuk ritual Mappanre Ritasi ‘E kami tidak melarang, namun hanya terbatas pada pihak yang terlibat dalam adat saja,” kata Sekda saat memimpin coffee morning , senin 16/3.20 diruang rapat Bersujud Kantor Bupati Tanah Bumbu. \

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan membuat edaran tentang libur sekolah sementara sampai pada 14 hari kedepan.

“Kenapa sampai 14 hari diliburkan, ini sebuah upaya menghambat penyebaran virus itu, sebab masa pertumbuhan virus Covid-19 berkembang dalam 14 hari. Maka itu Pemerintah Daerah mencoba mengambil langkah antisipasi selama proses itu,” tambah Sekda. 

Lebih lanjut sebutnya, langkah kedepan kita masih melihat perkembangan, kalau belum ada tanda perbaikan,maka Pemerintah Daerah akan kembali meliburkan atau menghentikan sementara berbagai kegiatan. 

Berikutnya, Sekda bersama kepala SKPD ikut menyepakati untuk tidak melakukan rapat kedinasan sebagaimana biasanya, alternatif demikian dapat dilakukan melalui sistem daring atau online. Terkait dengan isu Covid-19 ini, Pemkab Tanbu mengambil gambaran kebijakan dari beberapa daerah lain seperti DKI Jakarta yang sudah menjalankan. 

Berita Lainnya

Sweping Masker Semakain Gencar

1 dari 1.181
Loading...

Kabupaten Tanah Bumbu jelas Sekda, rentan terhadap penyebaran virus ini, hal itu dikarenakan begitu banyak pintu masuk yang membuat orang luar masuk ke daerah ini, baik itu dengan negara tetangga yang tersambung melalui daratan, ataupun garis sepadan pantai dengan akses pelabuhan yang cukup luas. 

Dengan kondisi itu kata Sekda, sangat menyulitkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan filterisasi terhadap orang yang keluar masuk di daerah ini.

Meski demikian ucapnya, Pemerintah Daerah akan membuat sebuah kebijakan terutama bagi seluruh Kepala Desa, sebagaimana yang disampaikan Presiden kutifnya, untuk menangani virus ini, semua pihak harus melakukan gotong royong.

“Untuk melakukan filterisasi harus ada komunikasi dan koordinasi serta informasi yang harus disampaikan seluruh para Kepala Desa dari wilayahnya masing – masing. Jika ada masyarakat terindikasi, ada gejala untuk segera dilaporkan. Yang jelas Kepala Desa harus melaporkan orang yang masuk wilayahnya, dan segera disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan screeningnya,” bebernya.

Seraya menambahkan, Dinas Kesehatan juga akan membuka Hotline agar seluruh masyarakat dapat memberikan informasi terkait isu tersebut.

“Meski kita tidak perlu takut dengan virus ini,tapi kita harus tetap antisipasi. Satu saja menyebarkan ke daerah kita, maka akan berpotensi menyebarkan pada yang lainnya,” sampainya.  

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanbu H. Setia Budi mengungkapkan standar pencegahan terhadap virus itu terus melakukan hand cleaning terhadap siapapun yang berhubungan orang banyak.

“Di tempat ibadah dan pasar pun, Dinkes akan melakukan penyemprotan disinfektan guna memutus penyebaran virus tersebut,” kata  Budi. (han)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya