Pastikan Bolehnya Vaksin MR, Dinkes Temui MUI Pusat

Martapura, KP – Dinas Kesehatan Banjar mengajak sejumlah tokoh agama setempat menemui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Jakarta, Selasa (10/3/20). Kunjungan ini guna memastikan fatwa MUI terkait penggunaan vaksin Measles Rubella (MR).

Diterima Komisi Fatwa MUI Pusat, rombongan yang dipimpin Kadis Kesehatan dr Diauddin ini mendapat penjelasan panjang lebar terkait sikap MUI Pusat atas penggunaan vaksin MR untuk imunisasi campak dan rubella.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat KH Arwani menjelaskan, sikap MUI jelas, vaksin untuk imunisasi MR adalah boleh. Menurutnya, tidak ada bahan atau unsur babi dalam vaksin tersebut.

“Yang betul adalah enzim babi hanya untuk katalisatornya saja,’’ tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, vaksin tersebut sudah melalui proses pembersihan dan berdasarkan uji laboratorium tidak ditemukan lagi unsur babi di dalamnya. KH Arwani juga menyebutkan sejumlah dalil dan pendapat ulama tentang penggunaan makanan yang berasal dari hal yang haram, namun diperbolehkan jika dalam keadaan darurat.

Berita Lainnya

Bagus Tangani Covid, Banjar Dapat DID 15,5 Miliar

Sekdes Di Kabupaten Banjar Saling Berbagi Ilmu

1 dari 1.186
Loading...

“Namun sifatnya sementara, jika nanti ditemukan vaksin yang tak lagi menggunakan enzim babi sebagai katalisator, kita wajib menggunakan vaksin baru tersebut, dan meninggalkan vaksin lama,’’ terangnya.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat KH Miftahul Huda menambahkan, keluarnya Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produk dari SII untuk imunisasi, sudah melalui kajian dan meminta pendapat para ulama. Penggunaan vaksin tersebut dibolehkan dalam keadaan darurat.

“Banyaknya serangan campak dan rubella hingga menyebabkan puluhan anak di Indonesia meninggal dunia, dan ribuan suspect, sudah bisa dikatakan darurroh. MUI memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut guna mencegah kian meningkatnya anak yang terserang penyakit tersebut,’’ tandasnya.

Kadis Kesehatan dr Diauddin menjelaskan, di Kabupaten Banjar masih ada pendapat bahwa penggunaan vaksin MR haram. Jadi pihaknya lalu mengajak sejumlah tokoh agama untuk mendengar langsung penjelasan dari MUI Pusat.

“Capaian imunisasi MR di Kabupaten Banjar cukup lumayan, mencapai 70 persen, namun belum memenuhi target 95 persen yang diinginkan. Kami harap dengan penjelasan ini, tokoh dan guru agama setempat bisa membantu meyakinkan masyarakat tentang diperbolehkannya penggunaan vaksin MR,’’ katanya. (wan/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya